[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac87d002-3e96-4e4c-8c4b-ba0468a9b304","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-02-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Retribusi Tempat Khusus Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PARKIR - JALAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan penyediaan tempat parkir khusus, yakni untuk parkir di luar badan jalan yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pati, merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat khusus\r\nparkir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 \n PERDA ini mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2009. \n 19 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2009 mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Latar belakang peraturan ini adalah bahwa pelayanan penyediaan tempat parkir khusus oleh Pemerintah Kabupaten Pati memberikan manfaat bagi pengguna, sehingga perlu dikenakan retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dikelola Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pemakaian fasilitas tempat khusus parkir seperti pelataran parkir, taman parkir, dan gedung parkir. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian tempat parkir.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak seperti pengusaha swasta sejenis.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif dibedakan berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan (bermotor atau tidak bermotor).
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.
Masa Retribusi: Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Surat Pendaftaran: Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
Penetapan Retribusi: Berdasarkan SPdORD, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Sanksi Administratif: Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% per bulan.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali ada tindak pidana.
Penyidikan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 5 OF 2009
CONCERNING
LOCAL FEE FOR SPECIAL PARKING PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAΤΙ,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the service of providing special parking places, namely for parking outside the road body provided and or managed by the Pati Regency Government, is a service that provides benefits for individuals or entities that use or utilize special parking places;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Local Fee for Special Parking Places;

In view of :

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 24, State News dated August 8, 1950);
Law Number 8 of 1981 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac87d002-3e96-4e4c-8c4b-ba0468a9b304","actionData","errors"]