[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac876d8f-80e9-469f-8f1a-be6f26c19877","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Walikota Banjarmasin Tahun 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-08-20","effective_date","2018-08-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Walikota Banjarmasin Tahun 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Walikota Banjarmasin Tahun 2020
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran; bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah Tentang Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, yang berisi :\r\n1.\tKetentuan Umum; \r\n2.\tMaksud dan Tujuan; \r\n3.\tSumber Dana; \r\n4.\tPengelolaan; \r\n5.\tPenatausahaan Dana Cadangan; \r\n6.\tPembiayaan; \r\n7.\tPertangoungjawaban; \r\n8.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud memberikan dasar hukum dalam pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020. Tujuan penghimpunan dana cadangan ini adalah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan daerah bersumber dari dana APBD Kota Banjarmasin, kecuali Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya dana cadangan yang dialokasikan melalui APBD untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 48.391.280.700, dengan rincian Rp. 30.000.000.000 dari APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Rp. 18.391.280.700 dari APBD Tahun Anggaran 2019.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Dana cadangan yang belum dipergunakan dapat ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah. Pendapatan bunga dari rekening dana cadangan akan menambah dana cadangan dan dibukukan pada rekening dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan daerah sisi pengeluaran pembiayaan daerah, sementara penggunaan dana cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan daerah sisi penerimaan pembiayaan daerah. Penggunaan dana cadangan dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Walikota. Penatausahaan atas penggunaan dana cadangan diperlukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Jika terdapat sisa dana setelah kegiatan Pemilihan Walikota selesai dilaksanakan dan target kinerja telah tercapai, dana tersebut dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BANJARMASIN CITY
NUMBER
YEAR 2018
on
REGIONAL RESERVE FUND IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING
THE ELECTION OF MAYOR AND DEPUTY MAYOR OF BANJARMASIN
YEAR 2020

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in the context of implementing the Election of Mayor and
Deputy Mayor of Banjarmasin in 2020, substantial funds are required
and it is insufficient to only budget for it within
one fiscal year;
that based on Article 303 paragraph (1) of Law Number
23 of 2014 on Regional Government, as
amended several times, most recently by Law
Number 9 of 2015 on Amendments to Law
Number 23 of 2014
on Regional Government and Article 122 paragraph (2) of Government
Regulation Number 58 of 2008 on Management of
Regional Finance, the Establishment of a Reserve Fund is stipulated
by Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac876d8f-80e9-469f-8f1a-be6f26c19877","actionData","errors"]