[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac8051ca-3008-49b9-9a82-48d35eced3e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran Pendapatan Dan Belanja
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR 265
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota\r\nwajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh\r\npersetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang\r\ndiajukan sebagairnana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja\r\nPemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas\r\ndan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada\r\ntanggal 3 Agustus Tahun 2022;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten\r\nKonawe Tahun Anggaran 2023. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);\r\n4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara\r\nRebublik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4355);\r\n5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4421);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022\r\ntentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6757);\r\n7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan\r\nWakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi\r\nKabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74\r\nTahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4575);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009\r\ntentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang\r\nBerbasis Akrual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2017 Nomor\r\n73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan\r\ndan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\n6322);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan\r\nPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6323);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam\r\nRangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi\r\nPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);\r\n21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan\r\nKeuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,\r\nPengangaran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan partai politik\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran,dan Laporan\r\nPertangungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 1777);\r\n23. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah\r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala\r\nDaerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2022 Nomor 972);\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan\r\nPerangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor\r\n174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021\r\nNomor 257). \n PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.724.096.074.316,00. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.689.749.506.701. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.653.415.683.316. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 34.346.567.615,- dan pengeluaran sebesar Rp. 70.680.391.000,-

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
on
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2023

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020 on Job Creation and Article 104 paragraph (1) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Governor/Regent/Mayor is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2023 to THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget submitted as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac8051ca-3008-49b9-9a82-48d35eced3e8","actionData","errors"]