[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac783b64-2f76-4eb6-b8f4-62a707927ac2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang PENANAMAN MODAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","PENANAMAN MODAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman modal
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting\r\ndalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota\r\nKediri dan secara langsung akan memberikan dampak\r\npositif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman\r\nmodal akan mendorong iklim usaha yang kondusif bagi\r\npenanaman modal untuk penguatan daya saing\r\nperekonomian di Kota Kediri dan mempercepat\r\npeningkatan penanaman modal;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penanaman Modal; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa\r\nBarat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang\r\nPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4724);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan,\r\n(Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang\r\nPedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman\r\nModal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4854);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009\r\ntentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5357);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman\r\nModal;\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar\r\nBidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman\r\nModal;\r\n11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun\r\n2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah\r\nProvinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D,\r\nTambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor\r\n33);\r\n12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012\r\ntentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun\r\n2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012\r\nNomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor\r\n1);\r\n \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nASAS DAN TUJUAN\r\nBAB III\r\nRUANG LINGKUP\r\nBAB IV\r\nBIDANG USAHA\r\nBAB V\r\nHAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL\r\nBAB VI\r\nKEMITRAAN\r\nBAB VII\r\nPENINGKATAN KUALITAS APARATUR\r\nBAB VIII\r\nPERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB IX\r\nEVALUASI DAN PELAPORAN\r\nBAB X\r\nSANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penetapan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi peningkatan iklim usaha yang kondusif, percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal, serta peningkatan penanaman modal yang menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, serta melakukan promosi penanaman modal melalui berbagai kegiatan seperti pameran, seminar, dan penyebarluasan informasi.

Peraturan ini juga mengatur pelayanan penanaman modal yang meliputi pelayanan pra perizinan, perizinan, dan pasca perizinan. Setiap penanam modal dalam negeri wajib memiliki perizinan di bidang penanaman modal, yang terdiri dari Izin dan Non Izin. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal berupa pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, pemberian dana stimulan, bantuan modal, dan percepatan proses pelayanan perizinan. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pembatasan.

Penanam modal berhak mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, informasi yang terbuka, pelayanan penanaman modal, dan kemudahan. Mereka juga berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar, mengutamakan tenaga kerja lokal, menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, dan mematuhi ketentuan perizinan. Penanam modal bertanggung jawab atas modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan, menciptakan iklim usaha yang sehat, menjamin keselamatan pekerja, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menyelesaikan kewajiban jika menghentikan kegiatan usahanya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penanam modal yang melakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki perizinan, melanggar kewajiban dan tanggung jawab, serta tidak melakukan alih teknologi dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian fasilitas penanaman modal, penghentian kegiatan usaha, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KEDIRI
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 8 OF 2015
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that investment plays an important role in increasing economic growth in the City of Kediri and will directly have a positive impact on improving the welfare of the community;
that improving the quality of investment implementation will encourage a conducive business climate for investment to strengthen the competitiveness of the economy in the City of Kediri and accelerate the increase in investment;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Investment;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac783b64-2f76-4eb6-b8f4-62a707927ac2","actionData","errors"]