[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac752044-31b7-4d0d-9ede-3928980d1b2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Izin Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN - LINGKUNGAN
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Izin Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa kelestarian fungsi lingkungan hidup sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; \r\nb. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, serta memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan; \r\nc. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); \r\n3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); \r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); \r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); \r\n8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah; \r\n9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; \r\n10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. \n Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL- UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:\r\na. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;\r\nb. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan\r\nc. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018. \n Jumlah Halaman 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin lingkungan di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah pentingnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta perlunya kejelasan prosedur perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan: Bupati berwenang menerbitkan izin lingkungan, yang dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan.
Tahapan Perizinan: Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan penyusunan Amdal/UKL-UPL, penilaian/pemeriksaan dokumen, dan permohonan/penerbitan izin.
Permohonan Izin: Diajukan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan, dilengkapi dengan dokumen Amdal/UKL-UPL, dokumen pendirian usaha, dan profil usaha.
Pengumuman Permohonan: Perangkat Daerah wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan untuk mendapatkan saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
Isi Izin Lingkungan: Memuat dasar penerbitan izin, identitas pemegang izin, deskripsi rencana usaha, persyaratan dan kewajiban pemegang izin, serta masa berlaku izin.
Kewajiban Pemegang Izin: Memenuhi standar lingkungan, menaati persyaratan izin, menyampaikan laporan pelaksanaan izin, menyediakan dana penjaminan pemulihan lingkungan, dan mengajukan perubahan izin jika ada perubahan rencana usaha.
Perubahan Izin Lingkungan: Wajib diajukan jika ada perubahan kepemilikan, pengelolaan lingkungan, atau dampak lingkungan yang signifikan.
Dokumen Lingkungan: Setiap pelaku usaha wajib memiliki dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, atau SPPL) sebagai instrumen pencegahan/perlindungan lingkungan.
Komisi Penilai Amdal Daerah: Dibentuk untuk menilai dokumen Amdal.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan izin lingkungan.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pendanaan untuk penyusunan dokumen lingkungan dan kegiatan penilaian/pemeriksaan.

","transitional_provisions","1. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.","sanctions","1. Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada Pemegang Izin Lingkungan yang melakukan pelanggaran Pasal 9.\n2. Jenis sanksi administratif meliputi: teguran tertulis, paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan Izin Lingkungan, dan pencabutan Izin Lingkungan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

COPY
REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the preservation of environmental functions is very important in the implementation of sustainable and environmentally sound development;
that to improve efforts to control businesses and/or activities that have a negative impact on the environment, provide clarity on procedures, mechanisms and coordination between agencies in the implementation of licensing and provide legal certainty in business and/or activities;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Environmental Permits;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac752044-31b7-4d0d-9ede-3928980d1b2f","actionData","errors"]