[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac736933-a1fe-4cd7-860e-53f04a198451","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007","number","01","year","2007","published_date","2007-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Timur","place_of_enactment","Sukadana","theme","BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2007. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. \n\n- **Latar Belakang dan Tujuan:** Pembentukan BPD diperlukan karena BPD merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan ini dibuat berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai BPD melalui Peraturan Daerah.\n\n- **Ketentuan Substansial:**\n - BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.\n - Tugas dan wewenang BPD meliputi pembahasan rancangan Peraturan Desa, pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penghimpunan dan penyaluran aspirasi masyarakat, pemberian persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa, dan penyusunan tata tertib BPD.\n - Anggota BPD adalah perwakilan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD berkisar antara 5 hingga 11 orang, tergantung jumlah penduduk desa.\n - Proses pembentukan BPD meliputi pembentukan panitia musyawarah, penetapan tata tertib, penetapan jumlah anggota BPD, pelaksanaan musyawarah pembentukan, penetapan hasil musyawarah, pengajuan pengesahan, serta pengesahan dan peresmian.\n - Susunan organisasi BPD terdiri dari pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris) dan anggota. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.\n - Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional yang dikelola oleh Sekretaris BPD.","transitional_provisions","1. Anggota BPD yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah habis masa jabatannya, tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BPD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Proses pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.\n3. Bagi Anggota BPD yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan saat ini belum habis masa jabatannya, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
REGIONAL REGULATION OF EAST LAMPUNG REGENCY
NUMBER οι YEAR 2007
on
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the Village Consultative Body (BPD) is positioned as one of the elements of village government administration, so that its existence is very necessary;
that in accordance with the provisions of Article 42 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, further provisions regarding the Village Consultative Body are stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Village Consultative Body;

Bearing in Mind :

Law Number 12 of 1999 on the Establishment of Way Kanan Regency Dati II, East Lampung Regency Dati II and Metro

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac736933-a1fe-4cd7-860e-53f04a198451","actionData","errors"]