[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac6d43c3-cf89-42fd-a4e8-c5bd7a5ee351","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2021","number","14","year","2021","published_date","2021-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - perhubungan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2021/NO. 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar yang bersifat konkuren, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang, perlu dilakukan penataan dan pengaturan terkait penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk itu, urusan pemerintahan wajib tersebut telah ditetapkan pembagian urusannya kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 31 Tahun 2021. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup Perda; penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan analisis dampak lalu lintas. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai audit dan inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; angkutan umum; pelayaran; penyelenggaraan perhubungan udara; dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen. Peraturan ini juga mengatur mengenai kerjasama pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan perhubungan; peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan; pengawasan dan pengendalian; sanksi administrasi; serta ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021. \n Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 67 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Bangka Selatan, dengan maksud memberikan kepastian hukum melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah mewujudkan pelayanan perhubungan darat, laut, ASDP, dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, serta menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ): Pengembangan jaringan LLAJ kabupaten yang terpadu, berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, provinsi, dan nasional. Pembangunan dan klasifikasi jalan umum kabupaten dan desa berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas, serta daya dukung muatan sumbu terberat. Perlengkapan jalan seperti rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Pembangunan dan penyelenggaraan terminal penumpang tipe C yang memenuhi persyaratan lokasi, teknis, dan pelayanan. Pengaturan fasilitas parkir umum di luar dan di dalam ruang milik jalan, serta kewajiban penyediaan tempat parkir khusus. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas: Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan meliputi perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.
Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin): Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib dilakukan Andalalin. Dokumen Andalalin terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai lingkungan hidup.
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ: Pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keselamatan LLAJ melalui audit dan inspeksi, dengan lingkup bidang jalan, sarana dan prasarana, serta pengemudi kendaraan bermotor.
Angkutan Umum: Pengaturan angkutan orang dan/atau barang yang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Pemerintah kabupaten wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten.
Pelayaran: Pengaturan jenis angkutan di perairan (angkutan laut, sungai dan danau, penyeberangan), perizinan usaha angkutan di perairan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau, penetapan tarif angkutan, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
Perhubungan Udara: Pemerintah kabupaten menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
Sistem Informasi Manajemen: Penyelenggaraan sistem informasi manajemen LLAJ dan pelayaran untuk mendukung operasional, meningkatkan pelayanan, dan merumuskan kebijakan.
Kerjasama: Pemerintah kabupaten dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan perhubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, dan/atau badan usaha.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di kabupaten.
Pengawasan dan Pengendalian: Perangkat daerah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.\n2. Setiap perusahaan Angkutan umum yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal dikenai sanksi administratif.\n3. Badan usaha atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan diperairan yang tidak memiliki perizinan dikenai sanksi administratif.\nSanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 14 OF 2021
CONCERNING
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015, transportation is a mandatory governmental affair that is not related to basic services that are concurrent, therefore, in order to improve services to the community, maintain the road traffic and transport flow, orderliness and safety of people and goods, it is necessary to carry out structuring and regulation related to the organization of transport in South Bangka Regency;
that the mandatory governmental affairs as referred to in letter a, have been determined the division of affairs to the Regional Government as one form

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac6d43c3-cf89-42fd-a4e8-c5bd7a5ee351","actionData","errors"]