[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac6b5a6a-4d49-442b-bca3-498c68ae54a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960","number","19","year","1960","published_date","1960-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perusahaan Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1960
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 19, LN. 1960 No. 59, LL SETNEG : 22 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Perusahaan Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 1960. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. \"Indonesiche Bedrijvenwet\" (I.B.W.) Staatsblad 1927 No. 419 tidak berlaku lagi bagi perusahaan negara yang bersangkutan.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan lainnya tidak berlaku lagi apabila pokok-pokok dalam peraturan tersebut sudah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 ini bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan perusahaan negara dalam rangka ekonomi terpimpin, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Kebijakan ini menekankan pentingnya keseragaman dalam pengurusan dan penguasaan perusahaan negara, serta sinkronisasi kegiatan ekonomi antara perusahaan negara, daerah swatantra, koperasi, dan swasta. Perusahaan negara didefinisikan sebagai badan hukum yang modalnya sepenuhnya merupakan kekayaan negara. Direksi memimpin perusahaan negara dengan wewenang untuk mengatur kebijakan dan mengelola kekayaan perusahaan. Modal perusahaan negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Peraturan ini juga mengatur tentang tanggung jawab pegawai, pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan pembentukan Badan Pimpinan Umum untuk mengelola perusahaan negara tertentu.","transitional_provisions","1. Selama pendirian perusahaan negara tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini belum dilaksanakan, maka semua perusahaan negara tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan kedudukan dan bentuk hukum yang dimilikinya secara sah.\n2. Dengan didirikannya perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka:\n a. \"Indonesiche Bedrijvenwet\" (I.B.W.) Staatsblad 1927 No. 419 tidak berlaku lagi bagi perusahaan negara yang bersangkutan;\n b. peraturan lainnya tidak berlaku lagi apabila pokok-pokok dalam peraturan tersebut sudah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER 19 OF 1960
CONCERNING
STATE ENTERPRISES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that it is necessary to immediately pursue the implementation of the Government's general program in the economic field as outlined in the Political Manifesto of the Republic of Indonesia dated August 17, 1959, regarding the necessity of reorganizing the means of production and distribution aimed at implementing Article 33 of the Constitution;
that in connection with the matter referred to in letter a above, it is necessary to immediately strive for uniformity in the manner of managing and controlling as well as the legal form of state enterprises within the framework of a guided economic structure;
that in the context of implementing a guided economy towards the implementation of Indonesian

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac6b5a6a-4d49-442b-bca3-498c68ae54a9","actionData","errors"]