[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac69ac2f-441e-4f15-8d51-dbb1c1792d4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Asahan","place_of_enactment","Kisaran","theme","PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/ No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Asahan. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, serta menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa yang meliputi kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, partisipasi para pemangku kepentingan, integrasi rencana tata ruang, dan pelaksanaan berdasarkan kondisi dan potensi desa. Perencanaan pembangunan desa harus transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Peraturan ini juga mengatur tahapan penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, yang meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, serta pembahasan dan penetapan peraturan desa. Pendekatan perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up.

","transitional_provisions","1. Peraturan Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n2. Kepala Desa yang masih mempunyai sisa masa jabatan 3 (tiga) tahun atau lebih, wajib membuat RPJM Desa.\n3. Kepala Desa dengan sisa masa jabatannya kurang dari 3 (tiga) tahun wajib menyusun RKPDesa.\n4. Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF ASAHAN REGENCY
REGIONAL SECRETARIAT
Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telephone 41928
KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
GUIDELINES FOR VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING\n

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac69ac2f-441e-4f15-8d51-dbb1c1792d4d","actionData","errors"]