[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac530f66-6cb1-4ba7-a190-a2caf7775d6c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6, TLD NO.6, LL KAB. SAMBAS: 33 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata dan efisien, yang mampu mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, bekerja keras, berperasaan halus, sensitif terhadap keindahan dan harmoni, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2005, PP No.23 Tahun 2004, PP No.19 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.55 Tahun 2007, PP No.47 Tahun 2008, Permendiknas No.19 Tahun 2007, Permendaiknas No.63 Tahun 2009, Permendiknas No.35 Tahun 2012, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Visi dan Misi; Jalur Pendidikan; Pendidikan Formal; Pendidikan Nonformal dan Informal; Peserta Didik; Wajib Belajar; Pendidik dan tenaga kependidikan; Kurikulum; Evaluasi dan Akreditasi; Pembiayaan Pendidikan; Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Standar Pelayanan Pendidikan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Perda ini memiliki 26 halaman dan 7 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sambas. Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang efektif, efisien, dan partisipatif berbasis keunggulan lokal dan akhlak mulia; pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan; relevansi lulusan dengan dunia kerja; ketersediaan sumber daya pendidikan; serta transparansi anggaran dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal meliputi PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan khusus dan layanan khusus. PAUD dapat berbentuk TK atau RA. Pendidikan dasar berbentuk SD, MI, SMP, atau MTs. Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, atau MAK. Pendidikan khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan belajar atau potensi istimewa, sementara pendidikan layanan khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam atau sosial.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter dan kurikulum muatan lokal. Evaluasi dan akreditasi dilakukan untuk memantau mutu pendidikan. Pembiayaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang beroperasi tanpa izin operasional.\n2. Pemerintah Daerah dapat mencabut izin pendirian dan menutup satuan pendidikan yang melanggar persyaratan pendirian setelah memberikan sanksi administrasi.\n3. Pemerintah Daerah dapat membatalkan atau menunda pemberian bantuan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMBAS

REGIONAL REGULATION OF SAMBAS REGENCY

NUMBER 6 OF 2013

CONCERNING

EDUCATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMBAS,

\n\n \n \n

Considering :

that to educate the nation as intended in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, quality, equitable, and efficient education is needed, which is able to realize the development of the potential of students to become a society that is faithful, devout, virtuous, independent, creative, innovative, hardworking, has fine feelings, is sensitive to beauty and harmony, and is physically and mentally healthy, so that they are able to face the challenges and changes of local, national and global life;
that in order to realize the objectives of education as referred to in letter a, it is necessary to organize quality education in accordance with the conditions and needs of the community in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac530f66-6cb1-4ba7-a190-a2caf7775d6c","actionData","errors"]