[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac51c3c3-2bd7-4d30-98b8-89fba9c5158d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2005 tentang PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2005","number","9","year","2005","published_date","2005-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
ABSTRAK:	\n \n : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan\r\nberwawasan lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan\r\nberencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam\r\npembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan\r\nkesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga kelestariannya\r\ndengan berbagai usaha dan atau kegiatan;\r\nb. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya\r\nmenimbulkan dampak pada lingkungan hidup yang perlu dikaji\r\nsejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian\r\ndampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat\r\ndipersiapkan sedini mungkin;\r\nc. bahwa kajian mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan\r\nbagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan\r\nrencana usaha dampak besar dan penting terhadap\r\nlingkungan hidup;\r\nd. bahwa dampak lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau\r\nkegiatan bukan saja berdampak besar dan penting tetapi juga\r\npunya dampak kecil dan penting serta dampak kecil oleh\r\nkarena itu Keputusan Gubernur Nomor 494/VII/Tahun 2003\r\ntentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi\r\nDengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya\r\nPemantauan Lingkungan (UPL) dipandang perlu menjadi acuan dalam menetapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan\r\n(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di\r\nKabupaten Sinjai; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara\r\nPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981\r\nNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2309);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6399);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,\r\nKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3851);\r\n5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4389);\r\n6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4437);\r\n7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4438);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis\r\nMengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3838);\r\n10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Organisasi\r\ndan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan\r\nPertambangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 21);\r\n \n Pengendalian Dampak Lingkungan bertujuan agar sumber daya alam dan lingkungan\r\nhidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan\r\nmanusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora dan fauna. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005. \n 31 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Gubernur Nomor 494/VII/Tahun 2003 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kabupaten Sinjai.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan agar sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan serta melindungi kelestarian flora dan fauna. Subjek pengendalian dampak lingkungan adalah orang pribadi atau badan hukum yang usahanya berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, meliputi perubahan bentuk lahan, eksploitasi sumber daya alam, proses yang menimbulkan pencemaran, dan penerapan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup. Objek pengendalian dampak lingkungan adalah jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL, atau UPL, sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL meliputi berbagai bidang seperti pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, perumahan/pemukiman, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, pengelolaan limbah B3, dan rekayasa genetika. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL harus dilengkapi dengan UKL dan UPL, atau DKL jika tidak termasuk dalam kategori UKL dan UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha.

Proses pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan melibatkan permohonan tertulis kepada Bupati melalui instansi pengelola lingkungan hidup, dilengkapi dengan surat pernyataan bersedia melakukan upaya pengelolaan lingkungan, kesanggupan membayar ganti rugi, serta hasil studi AMDAL, UKL-UPL, atau DKL. Tim Peneliti yang terdiri dari Komisi Teknis dan Komisi Penilai akan memberikan saran teknis berdasarkan penelitian terhadap studi dan lokasi usaha. Rekomendasi berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan dan wajib dilegalisasi setiap tahun. Rekomendasi dapat dicabut jika tidak dilegalisasi, kegiatan berakhir, atau terjadi pelanggaran terhadap isi rekomendasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar Pasal 8 dan Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-.\n2. Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 9 OF 2005
CONCERNING
ENVIRONMENTAL IMPACT CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement environmentally sound development as a basic and planned effort to manage resources wisely in sustainable development to improve welfare and quality of life, it is necessary to maintain its sustainability with various efforts and or activities;
that every business and/or activity basically causes an impact on the environment that needs to be studied from the beginning of its planning so that steps to control negative impacts and develop positive impacts can be prepared as early as possible;
that a study of environmental impacts is needed for the decision-making process regarding the implementation of business plans with major and significant impacts on the environment;
that the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac51c3c3-2bd7-4d30-98b8-89fba9c5158d","actionData","errors"]