[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac4ea355-5e35-4a55-b6dd-503e27ce01a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan,\r\nJurangombo Utara dan Jurangombo Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005","number","6","year","2005","published_date","2005-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan,\r\nJurangombo Utara dan Jurangombo Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-KELURAHAN-KRAMAT UTARA-KRAMAT SELATAN-TIDAR UTARA-TIDAR SELATAN-JURANGOMBO UTARA-DAN-JURANGOMBO SELATAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan,\r\nJurangombo Utara dan Jurangombo Selatan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah: •\ta. bahwa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka turut mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;\r\n•\tb. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut dilakukan Pemekaran Kelurahan di Kota Magelang dengan memperhatikan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainya;\r\n•\tc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: •\t1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;\r\n•\t2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);\r\n•\t3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);\r\n•\t4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);\r\n•\t5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);\r\n•\t6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;\r\n \n Materi Pokok Peraturan Daerah ini adalah: •\tKetentuan Umum\r\n•\tPembentukan Kelurahan dan Batas Wilayah\r\n•\tBatas Wilayah\r\n•\tKedudukan, Tugas dan Fungsi\r\n•\tStuktur Organisasi dan Tata Kerja\r\n•\tPembinaan dan Pengawasan\r\n•\tKetentuan Lain-Lain\r\n•\tKetentuan Peralihan\r\n•\tKetentuan Penutup\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemekaran kelurahan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah perlunya penataan wilayah yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan sosial budaya masyarakat.

Peraturan ini membentuk enam kelurahan baru, yaitu Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara, dan Jurangombo Selatan. Dengan pembentukan ini, jumlah kelurahan di Kota Magelang menjadi 17 kelurahan. Peraturan ini juga menetapkan batas-batas wilayah untuk masing-masing kelurahan, yang detailnya dituangkan dalam peta sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Penegasan batas wilayah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Kelurahan memiliki kedudukan sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota di bawah Kecamatan. Lurah bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Magelang memfasilitasi sarana dan prasarana kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maka para pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan diangkat pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Bukti-bukti hak Kepemilikan yang telah ada tetap menjadi bukti-bukti hak kepemilikan bagi yang bersangkutan walaupun terjadi pergantian alamat dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diadakan mutasi atau perubahan.\n3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tetap masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis kecuali terjadi perubahan status dan identitas diri.\n4. Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAGELANG CITY GOVERNMENT
MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2005
CONCERNING
THE ESTABLISHMENT OF KELURAHAN KRAMAT UTARA, KRAMAT SELATAN,
TIDAR UTARA, TIDAR SELATAN, JURANGOMBO UTARA AND
JURANGOMBO SELATAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering:

that efficiency, effectiveness and accountability in the implementation of
regional administration are necessary to support
improved services to the community in the areas of governance,
development and community affairs;
that as an effort to improve services to the community,\nKelurahan Expansion is carried out in the City of Magelang by\nconsidering the criteria of economic capacity, regional potential, number of\nresidents, area size and other considerations;
that based on the considerations as referred to in\nletters a and b above, the Magelang City Government needs to prepare\nand stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac4ea355-5e35-4a55-b6dd-503e27ce01a8","actionData","errors"]