[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac3ede13-4284-471d-820b-61f7b57812cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-06-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Solok Selatan","place_of_enactment","Padang Aro","theme","Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD Penanaman Modal dan Investasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memperkuat struktur \r\npermodalan dan/atau pelayanan kepada\r\nmasyarakat Pemerintah Daerah dapat\r\nmelaksanakan investasi dalam bentuk penyertaan\r\nmodal daerah pada BUMN/BUMD atau Badan\r\nUsaha Lainnya; \r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7)\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun\r\n2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nTentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nyang menyatakan bahwa investasi jangka panjang\r\npemerintah daerah dapat dianggarkan apabila\r\njumlah yang akan disertakan dalam tahun\r\nanggaran berkenaan telah ditetapkan dalam\r\nperaturan daerah tentang penyertaan modal\r\ndengan berpedoman pada ketentuan peraturan\r\nperundang-undangan; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang\r\nPenyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah\r\nKabupaten Solok Selatan \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 , Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011 \n PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:\r\n1. KETENTUAN UMUM\r\n2. MAKSUD DAN TUJUAN\r\n3. JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL \r\n4. PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN\r\n5. PENGANGGARAN\r\n6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\n7. PEMERIKSAAN \r\n8. HASIL USAHA\r\n9. KETENTUAN PERALIHAN\r\n10. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Penyertaan modal daerah dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta menunjang pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa uang yang dianggarkan dalam APBD, barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang. Bentuk penyertaan modal meliputi penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan, pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau swasta, dan pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama yang menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 800.000.000,- yang berasal dari APBD tahun anggaran 2006 dan 2007. Penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah akan dilakukan dengan nilai maksimal sebesar Rp.15.000.000.000,-. Pelaksanaan penyertaan modal dianggarkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan mulai Tahun Anggaran 2006. Besaran Penyertaan Modal Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penerima penyertaan modal, yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati. Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati. Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban. Hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.

","transitional_provisions","1. Semua penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH SOLOK
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SOLOK REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
ABOUT
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN REGIONAL COMPANIES
SOUTH SOLOK REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH SOLOK,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to strengthen the capital structure and/or services to the community, the Regional Government can make investments in the form of regional capital participation in state-owned enterprises/regionally-owned enterprises or Other Business Entities;
that based on the provisions of Article 71 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management as amended by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac3ede13-4284-471d-820b-61f7b57812cd","actionData","errors"]