[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac32941f-6d22-4749-944c-251289f79b90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 16 Tahun 2016","number","16","year","2016","published_date","2016-11-16","effective_date","2016-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA USAHA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2016/NO.xx
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari pendapatan Retribusi Jasa Usaha. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha namun dalam implementasinya terdapat jenis retribusi jasa usaha yang belum tercantum dalam peraturan daerah dimaksud sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2009; UU No.10 Tahun 2009; Uu No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.61 Tahun 2009; PP No.69 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Perda Tingkat II Kutai No.8 Tahun 1999; Perda Kutai Kartanegara No.4 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Perda No.3 Tahun 2013; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur meliputi ketentuan umum retribusi jasa usaha; jenis retribusi jasa usaha; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; masa retribusi, pemungutan retribusi, tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi serta sanksi; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluwarsa penagihan; pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; serta ketentuan lain-lain ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016. \n Perda Tingkat II Kutai No.12 Tahun 1998; No.20 Tahun 1998; No.24 Tahun 1999; Perda Kutai Kartanegara No.20 Tahun 2003; No.10 Tahun 2004; No.18 Tahun 2011; No.4 Tahun 2011; No.5 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan Bupati \n 23 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1998 Nomor 31);\n2. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1998 Nomor 39);\n3. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 24 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dalam Kabupaten DATI II Kutai (Lembaran Daerah Kutai Tahun 1999 Nomor 30);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 20);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 12);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 18).\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2011 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah, khususnya dari retribusi jasa usaha. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 karena adanya jenis retribusi jasa usaha yang belum tercantum.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (pemakaian bangunan, fasilitas gedung, kendaraan alat berat, laboratorium, kendaraan angkutan).
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang dikontrakkan).
Retribusi Tempat Pelelangan (tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, hasil hutan).
Retribusi Terminal (tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas terminal).
Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Retribusi Rumah Potong Hewan (fasilitas rumah pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan).
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (jasa kepelabuhanan, fasilitas pelabuhan).
Retribusi Penyeberangan di Air (penyeberangan orang atau barang dengan kendaraan di air).
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Peraturan ini juga mengatur tentang subjek dan wajib retribusi, cara pengukuran tingkat penggunaan jasa, struktur dan besaran tarif retribusi (tercantum dalam lampiran), masa retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, sanksi administratif (berupa bunga), tata cara penagihan, keberatan, pemanfaatan retribusi, pemberian keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

\n","transitional_provisions","1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 63, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Kab. Kutai Kertanegara No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169280/perda-kab-kutai-kertanegara-no-1-tahun-2020","8bced8e3-8c66-46ad-955c-a716e906b97e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KUTAI KARTANEGARA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 16 OF 2016
ABOUT
BUSINESS SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the implementation of government and regional development, it is necessary to support financing from Regional Original Income, especially from the income of Business Service Retribution;
that the Regional Government of Kutai Kartanegara Regency has stipulated Regional Regulation Number 18 of 2011 concerning Business Service Retribution, but in its implementation, there are types of business service retribution that have not been included in the regional regulation, so it is necessary to amend the Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac32941f-6d22-4749-944c-251289f79b90","actionData","errors"]