[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac2136c2-a18e-4707-9a3b-20e0a7b413e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu tahun 2025-2055","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-03-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pringsewu","place_of_enactment","Pringsewu","theme","Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu tahun 2025-2055","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2055
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR 189
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu tahun 2025-2055
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu tahun 2025-2055. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 48 tahun 2008, UU No. 32 tahun 2009, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 12 tahun 2017, Perpres No. 59 tahun 2017, dan PP No. 22 tahun 2021, Permen LHK No. P.52 tahun 2016, Permen PPN No. 7 tahun 2018, Perda Prov. Lampung No. 9 tahun 2022, Perda Pringsewu No. 7 tahun 2014, dan Perda Pringsewu No. 1 tahun 2023. \n Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu tahun 2025-2055. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025. \n Lampiran file: 39 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 29, penjelasan hlm 30 sd 37, lampiran hlm 38 sd 39). \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Pringsewu untuk periode 2025-2055. RPPLH ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup, memberikan kepastian hukum, mewujudkan pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.\n\nRPPLH mencakup rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam (SDA) seperti SDA Hidrologi, SDA Pertambangan Mineral, SDA Pertanian pada wilayah KP2B, SDA Kehutanan, dan SDA Ekowisata. Selain itu, RPPLH juga mencakup rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap berbagai jenis SDA tersebut. RPPLH juga mengatur rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.\n\nIsu strategis yang diidentifikasi meliputi rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air, penurunan fungsi ekologis, dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Untuk mengatasi isu ini, ditetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). RPPLH juga memuat skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibagi dalam tiga periode selama 30 tahun, serta arahan kebijakan RPPLH untuk setiap kecamatan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Dalam hal pengawasan RPPLH memuat adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH oleh Perangkat Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan; teguran tertulis; dan/atau sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Badan Usaha atau Perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah ini dikenakan pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PRINGSEWU REGENCY
NUMBER 3 OF 2025
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT PLAN
PRINGSEWU REGENCY, 2025-2055

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PRINGSEWU,

Considering:

that to implement the provisions of Article 10 paragraph (3) letter c of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Environmental Protection and Management Plan of Pringsewu Regency;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 48 of 2008 concerning the Establishment of Pringsewu Regency in Lampung Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 185, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac2136c2-a18e-4707-9a3b-20e0a7b413e4","actionData","errors"]