[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac196a3a-b289-4b03-a574-9588f5e59ff5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 37 Tahun 2002","number","37","year","2002","published_date","2002-11-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pengelolaan Air Bawah Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Air Bawah Tanah
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 37, LD.2002/NO.82
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Bawah Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun\r\n1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri\r\nEnergi dan Suberdaya Mineral Nomor : 1451/K/MEM/2000\r\ntentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan\r\ndi Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, maka pengelolaan air\r\nbawah tanah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota ; \r\nbahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan\r\npengendalian terhadap pengambilan dan pemanfaatan air\r\nbawah tanah, maka perlu ada pengaturannya ; \r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu\r\nmenetapkan Pengelolaan Air Bawah Tanah dengan Peraturan\r\nDaerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1451/K/1o0?MEM/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Permalang Nomor 7 Tahun 1987; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang\r\nPengelolaan Air Bawah Tanah\r\nyang meliputi\r\nMaksud Dan Tujuan, Azas Dan Landasan, Inventarisasi, Perencanaan Pendayagunaan, Konservasi, Peruntukan Pemanfaatan, Perizinan, Jangka Waktu Izin, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Pelaksanaan Pemboran Air Bawah Tanah, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Permalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan air bawah tanah. Pengelolaan ini mencakup inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, konservasi, peruntukan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Pengelolaan air bawah tanah didasarkan pada asas fungsi sosial dan nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, kesinambungan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas publik. Inventarisasi meliputi survei, pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi potensi, pengumpulan, dan pengolahan data air bawah tanah. Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah menjadi dasar pengelolaan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah. Konservasi dilakukan untuk mencegah kerusakan air bawah tanah dan lingkungannya. Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah memprioritaskan air minum di atas keperluan lain. Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, dan pengambilan air bawah tanah memerlukan izin dari Bupati, kecuali untuk keperluan air minum, air rumah tangga, dan pertanian dengan batasan tertentu. Pemegang izin memiliki kewajiban melaporkan kegiatan, mematuhi persyaratan teknis, dan menanggulangi gangguan lingkungan. Izin dapat dicabut jika diperoleh secara tidak sah atau melanggar ketentuan.","transitional_provisions","1. Bagi orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan perpanjangan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT

PEMALANG REGENCY REGIONAL REGULATION

NUMBER 37 OF 2002

CONCERNING

GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number: 1451/K/MEM/2000 concerning Technical Guidelines for Implementing Government Duties in the Field of Groundwater Management, the groundwater management is the authority of the Regency/City;
that in order to foster, supervise, and control the extraction and utilization of groundwater, it is necessary to have regulations;
that in connection with the above, it is necessary to stipulate Groundwater Management with a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac196a3a-b289-4b03-a574-9588f5e59ff5","actionData","errors"]