[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac149cd6-476c-47fc-8486-e24bf077081e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2003","number","4","year","2003","published_date","2003-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Kota Bekasi - kedudukan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, BD 2003 (4) Seri A; 11 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 70 Tahun 1999 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kotamaday Daerah Tingka II Bekasi perlu disesuaikan dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah; bahwa perubahan seperti dimaksud dalam huruf a diatas, dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 04.G/HUM/2001 Tanggal 09 September 2002 tentang Gugatan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; \n Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keuangan Pimpinan dan Anggota, Pengelolaan Keuangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2003. \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 70 Tahun 1999 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 70 Tahun 1999 dengan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 04.G/HUM/2001 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000. Peraturan ini menetapkan penghasilan tetap dan tidak tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan panitia, tunjangan beras, tunjangan kesejahteraan, uang duka, tunjangan purna tugas, dan bantuan insidental. Selain itu, diatur pula mengenai rumah jabatan, sarana mobilitas (kendaraan dinas), dan pakaian dinas. Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD, dan anggaran belanja DPRD merupakan bagian dari APBD.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 70 Tahun 1999 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER : 4
SERIES: A

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 04 YEAR 2003
CONCERNING
FINANCIAL POSITION OF LEADERSHIP AND MEMBERS OF DPRD OF BEKASI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

Considering :

that considering the regional financial capacity, the Regional Regulation of Bekasi Municipality, Level II Region Number 70 of 1999 concerning the Financial Position of the Chairperson, Vice Chairperson and Members of the Regional People's Representative Council of Bekasi Municipality, Level II Region needs to be adjusted and re-regulated by a Regional Regulation;
that the changes as referred to in letter a above, are implemented by taking into account the Supreme Court Decision Number 04.G/HUM/2001 dated September 09, 2002 concerning the Lawsuit for Material Review Rights (HUM) against Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 110 of 2000 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac149cd6-476c-47fc-8486-e24bf077081e","actionData","errors"]