[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac12a287-5834-4618-baf0-8060c0401b31","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2006 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","2006-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/ No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2006. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2006 mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan ini mengatur susunan organisasi pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pimpinan, Sekretaris Desa yang dibantu oleh kepala urusan, Kepala Dusun sebagai unsur wilayah lingkungan kerja pemerintah desa, dan unsur pelaksana teknis. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Wewenang Kepala Desa meliputi memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih, menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja, mentaati peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat, memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa, serta mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Kepala Desa juga dilarang menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, terlibat kampanye, merugikan kepentingan umum, melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar sumpah/janji jabatan.

\n","transitional_provisions","1. Kepala Desa dan perangkat desa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAKPAK BHARAT REGENCY
NUMBER 4 OF 2006
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAKPAK BHARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Organization and Work Procedures of the Village Government and Village Apparatus based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, as well as the Decree of the Minister of Home Affairs Number 64 of 1999 concerning General Guidelines for Regulations Regarding Villages, must be regulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations in letter “a” above, it is deemed necessary to stipulate the Organizational Structure of the Village Government in the Regional Regulation of Pakpak Bharat Regency.

In view of:

Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Law Number 8 of 1974 concerning Principles of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac12a287-5834-4618-baf0-8060c0401b31","actionData","errors"]