Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 14); 2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bitung Tahun Anggaran 2019. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan ini menetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 879.999.712.108,80 dan belanja sebesar Rp. 896.576.907.201,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (16.577.195.092,20). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 55.928.394.030,62 dan pengeluaran sebesar Rp. 12.855.992.000,00, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp. 43.072.402.030,62.

Peraturan ini juga mengatur mengenai uraian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, diatur pula mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari berbagai jenis laporan dan daftar rekapitulasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Walikota.

(-)

(-)