[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abffb896-cf09-4b73-84f3-0010fb408552","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2018 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH \r\nDAYA PRIMA KABUPATEN PASER","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH \r\nDAYA PRIMA KABUPATEN PASER","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN MODAL-PERUSAHAAN DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018 NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH \r\nDAYA PRIMA KABUPATEN PASER
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan \r\nkegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah serta sebagai \r\nsalah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan \r\nperekonomian masyarakat Kabupaten Paser, diperlukan\r\npenyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan \r\nDaerah Daya Prima Kabupaten Paser; \r\nb. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah \r\nNomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik \r\nDaerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan \r\nperaturan daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah \r\npada Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana \r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERDA NO.15 Tahun \r\n2003; PP NO.54 Tahun 2017 \n Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser yang\r\ndisebut Perusda Daya Prima adalah Badan Usaha Milik Daerah \r\nKabupaten Paser. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah yang diatur dan \r\ntunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda Daya Prima bertujuan \r\nuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat \r\nekonomis berupa peningkatan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan \r\npendapatan asli Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda Daya Prima dilaksanakan \r\nberdasarkan prinsip: \r\na. efektif; \r\nb. efisien; \r\nc. transparan; \r\nd. akuntabilitas; dan \r\ne. saling menguntungkan.\r\nPenyertaan Modal Daerah pada Perusda Daya Prima bersumber dari APBD \r\nKabupaten Paser. Besaran penyertaan modal Pemerintah pada Perusda Daya Prima \r\nadalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam bentuk penyertaan modal. Dana Penyertaan Modal dapat diberikan \r\napabila telah memenuhi persyaratan, yakni: \r\na. dilakukan audit independen; dan \r\nb. dilakukan analisis usaha/investasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018. \n 5 hlm. 3 lamp. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2003 Nomor 15)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser (Perusda Daya Prima). Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Paser. Tujuan penyertaan modal adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan asli Daerah.

Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan. Modal yang disertakan bersumber dari APBD Kabupaten Paser dengan besaran Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam bentuk penyertaan modal untuk Modal Usaha Stone Crusher dan pendukung peralatan lainnya. Dana penyertaan modal dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni dilakukan audit independen dan analisis usaha/investasi.

Penyertaan modal sepenuhnya dikelola oleh Perusda Daya Prima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal dan bertanggung jawab kepada Bupati serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atas pelaksanaan penyertaan modal yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam pendapatan/penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION IN REGIONAL COMPANIES
DAYA PRIMA OF PASER REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve and develop the business activities of Regional Owned Enterprises and as one of the efforts to increase the economic growth of the Paser Regency community, it is necessary to include the Regional Government's capital in the Regional Company Daya Prima of Paser Regency;
that according to the provisions of Article 333 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 21 paragraph (5) of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, regional capital participation is determined by regional regulations;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abffb896-cf09-4b73-84f3-0010fb408552","actionData","errors"]