[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abffb50e-6bbe-47e2-b9bd-3ca4470ead74","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-05-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.01, TLD/No.56
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n dengan ditetapkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2006 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB), Perda Provinsi Sulawesi Barat No.4 tahun 2006 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Perda Provinsi Sulawesi Barat No.5 tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT/AP) dan Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (PKA/BBN-KA) tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti. \n dasar hukum: UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan UU No.12 tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.137 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010. \n dalam PERDA ini diatur mengenai jenis pajak daerah, dan tata cara pemungutan pajak daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011. \n mencabut berlakunya Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.4 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.5 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2006. \n 27 halaman, Penjelasan 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB)\n2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 tahun 2006 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)\n3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT/AP)\n4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (PKA/BBN-KA)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan beberapa Peraturan Daerah sebelumnya tidak sesuai lagi.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Provinsi, yaitu:

\n\n

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Pajak Air Permukaan (PAP)
Pajak Rokok

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Objek, subjek, dan wajib pajak untuk setiap jenis pajak.
Dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara penghitungan pajak terutang.
Masa pajak dan saat pajak terutang.
Tata cara pemungutan pajak, termasuk pembayaran, penagihan, keberatan, dan banding.
Bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota dan insentif pemungutan pajak.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan kedaluwarsa penagihan.
Pembukuan dan pemeriksaan pajak.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang ketentuan khusus terkait kerahasiaan data wajib pajak, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pajak yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB), Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT/AP). Dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Kendaraan di Atas Ait dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (PKA/BBN-KA), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.\n2. Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dari Wajib Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal yang diketahui dari Wajib Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/289501/perda-prov-sulawesi-barat-no-4-tahun-2024","e2b2f23c-823f-4077-b568-5e309b18809f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF WEST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 01 YEAR 2011
CONCERNING
REGIONAL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of West Sulawesi Province Number 3 of 2006 concerning Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer of Ownership Fee (PKB/BBN-KB), Regional Regulation of West Sulawesi Province Number 4 of 2006 concerning Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB), Regional Regulation of West Sulawesi Province Number 5 of 2006 concerning Tax on Extraction and Utilization of Groundwater and Surface Water (PABT/AP) and Regional Regulation of West Sulawesi Province Number 6 of 2007 concerning Tax on Vehicles Above Water and Motor Vehicle Transfer of Ownership Fee Above Water (PKA/BBN-KA) are no longer

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abffb50e-6bbe-47e2-b9bd-3ca4470ead74","actionData","errors"]