[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abfcedf2-6da2-423d-b672-cc2edaf1940f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003","number","9","year","2003","published_date","2003-08-28","effective_date","2003-09-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2003/NO.14 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang
ABSTRAK:	\n \n bahwa perdagangan, industri dan pergudangan merupakan bidang usaha yang saling berhubungan sekaligus merupakan sektor pendukung perekonomian Kota Surakarta, sehingga dengan demikian diperlukan pengaturan agar dapat menumbuhkan iklim yang kondusif dalam berusaha sekaligus memberikan ketenangan, ketertiban dan kepastian dalam berusaha; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengaturan, pembinaan dan peningkatan pelayanan di bidang perdagangan, industri dan pergudangan merupakan wewenang Pemerintah Kota Surakarta sebagai daerah otonom; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang; \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 18 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Perijinan Dan Pendaftaran, Kewenangan Perijinan, Permohonan Dan Pendaftaran IUI, IUP Dan TDG, Perubahan, Penggantian Dan Daftar Ulang IUI, IUP Dan TDG, penyimpanan barang, Informasi Industri, Perdagangan Dan Pergudangan, Pembinaan Dan Pengawasan, retribusi, biaya operasional, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003. \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 mengatur tentang Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Perdagangan (IUP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan ketenangan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kegiatan usaha di bidang industri, perdagangan, dan pergudangan di Kota Surakarta.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Izin Usaha Industri (IUI):

Setiap pendirian perusahaan industri di Kota Surakarta wajib memiliki IUI.
IUI diklasifikasikan berdasarkan nilai investasi perusahaan, yaitu IUI Kecil (hingga Rp. 200.000.000), IUI Menengah (Rp. 200.000.000 hingga Rp. 1.000.000.000), dan IUI Besar (di atas Rp. 1.000.000.000), tidak termasuk tanah dan bangunan.
Pengecualian diberikan kepada usaha industri kecil perorangan dengan investasi di bawah Rp. 5.000.000 yang dijalankan oleh pribadi sendiri dan mempekerjakan anggota rumah tangga.

\n\n

Izin Usaha Perdagangan (IUP):

Setiap pendirian usaha perdagangan di Kota Surakarta wajib memiliki IUP.
IUP diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih usaha, yaitu IUP Kecil (hingga Rp. 200.000.000), IUP Menengah (Rp. 200.000.000 hingga Rp. 500.000.000), dan IUP Besar (di atas Rp. 500.000.000).
Pengecualian diberikan kepada pedagang keliling, asongan, kaki lima, atau pedagang dengan kekayaan bersih usaha paling banyak Rp. 2.000.000.

\n\n

Tanda Daftar Gudang (TDG):

Setiap pemilik/pengusaha gudang di Kota Surakarta wajib memiliki TDG.
TDG diklasifikasikan menjadi TDG Tetap (sesuai RUTRK) dan TDG Sementara (tidak sesuai RUTRK, luas lebih dari 24 m²).
Pengecualian diberikan kepada gudang milik pengusaha pelabuhan, pemerintah, dan kawasan berikat.

\n\n

Kewenangan Perizinan:

Kewenangan pemberian IUI, IUP, dan TDG berada pada Walikota, yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
IUI, IUP, dan TDG Tetap berlaku selama usaha berjalan, dengan daftar ulang setiap 3 tahun. TDG Sementara berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbarui.

\n\n

Informasi Usaha:

Pemegang IUI, IUP, dan TDG wajib menyampaikan informasi usaha secara berkala (setiap 6 bulan) kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

","transitional_provisions","1. Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan atau Tanda Daftar Gudang yang telah dimiliki oleh orang atau Badan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ditetapkan harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Sanksi pembekuan IUI, IUP atau TDG dapat dilakukan jika izin diperoleh berdasarkan keterangan tidak benar, tidak memberikan informasi usaha, melanggar ketentuan lingkungan hidup, atau melakukan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan.\n2. Sanksi pencabutan IUI, IUP atau TDG dapat dilakukan jika teguran tertulis tidak dilaksanakan, terjadi penyalahgunaan izin, atau melakukan perbuatan melanggar hukum.\n3. Sanksi penutupan usaha dapat dilakukan jika terjadi likuidasi, pembubaran badan usaha oleh pengadilan, atau merusak lingkungan hidup.\n4. Keterlambatan atau kekurangan pembayaran retribusi dikenakan denda 2% per bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SURAKARTA CITY REGIONAL GAZETTE
NUMBER : 14 YEAR : 2003 SERIES : B NUMBER : 5

GOVERNMENT OF SURAKARTA CITY

REGULATION OF SURAKARTA CITY

NUMBER 9 OF 2003

ON

INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE, TRADING BUSINESS LICENSE
AND WAREHOUSE REGISTRATION CERTIFICATE

MAYOR OF SURAKARTA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abfcedf2-6da2-423d-b672-cc2edaf1940f","actionData","errors"]