[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abfb9521-f6ca-4e8b-81b0-63b598837607","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2020-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Subang","place_of_enactment","Subang","theme","Penyelenggaraan Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2022 No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Subang. Latar belakangnya adalah untuk mendukung perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah dengan menata sistem perhubungan yang terpadu, handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna, dan berhasil guna. Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, serta pelayaran yang selamat, tertib, teratur, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan umum, serta mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.\n2. Analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.\n3. Pengendalian dan operasi lalu lintas, termasuk pengawasan dan pengendalian administratif serta operasi lapangan.\n4. Perparkiran, meliputi penyelenggaraan parkir oleh pemerintah daerah dan/atau badan hukum/perseorangan, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir, parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, pengelolaan parkir, pengawasan, penertiban, dan pengaturan parkir.\n5. Terminal, meliputi fungsi, klasifikasi, tipe terminal, dan penetapan lokasi terminal.\n6. Sarana dan prasarana lalu lintas, termasuk perlengkapan jalan.\n7. Penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan, meliputi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, lokasi, bentuk pelayanan, beban biaya, program penghematan energi, larangan, serta pengawasan dan pengendalian.\n8. Pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor.\n9. Angkutan darat, meliputi trayek angkutan umum dan angkutan barang.\n10. Keselamatan jalan.\n11. Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi.\n12. Forum lalu lintas.\n13. Kerjasama dan kemitraan.\n14. Peran serta masyarakat.\n15. Pengawasan dan pengendalian.\n16. Penegakan hukum.","transitional_provisions","1. Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha secara bertahap.","sanctions","1. Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, pencabutan izin, dan penetapan ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUBANG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUBANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2022
CONCERNING
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the development and economic growth in Subang Regency, it is necessary to organize a transportation system that guarantees integration, reliability, safety, smoothness, orderliness, security and comfort, efficiency and effectiveness, in order to realize the welfare of the people;
that growth and development in all sectors have an impact on increasing public demand for land, air, sea and rail transportation modes, so that the role of the Regional Government is needed in regional development in accordance with the potential of the transportation sector;
that the organization of transportation needs to be carried out by integrating the Road Traffic and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abfb9521-f6ca-4e8b-81b0-63b598837607","actionData","errors"]