[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","8912d073be6747fbcfe323f169445231-7a66be15caef8dff","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=8912d073be6747fbcfe323f169445231,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_127":123},"regulationId","abf77366-a3d9-416b-acd9-25c92012cdde","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_124":-5,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2009","number","17","year","2009","published_date","2009-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":59,"_62":63,"_64":65},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":67,"_62":70,"_71":72},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[75],{"_6":76,"_62":77,"_64":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Pajak Restoran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak - restoran
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2009/No.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Restoran
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengaturan tentang Pajak Restoran di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002\r\nbahwa untuk lebih mengoptimalkansalah satu sumber Pendapatan\r\nAsliDaerahmelaluipenguatanpajakdaerah,makaketentuan\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran; \n Undang-UndangNomor14Tahun1950 0) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang denganmengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 \r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-\r\nUndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahu 2004 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 \r\nPeraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, nama,objek dan subjek pajak, dasar pengenaan,tarif pajak,dan cara perhitungan, wilayah pungutan, masa pajak,pajak terutang dan sptpd, penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan pajak, pengurangan,keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan,pembatan,pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluarsa, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidanan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, beserta petunjuk pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut \n 15 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_44":102},"text","PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/241015/perda-kab-bandung-no-15-tahun-2002","b32935b7-d122-4e51-b761-5ee991db429a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=abf77366-a3d9-416b-acd9-25c92012cdde","notFound","actionData","errors"]