[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abb5222a-0b06-4a2b-91b9-dcdb20450b42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun Anggaran 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-01-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun Anggaran 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2013
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2013 Nomor 02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:	\n \n memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. \n 2.\tUU No. 9 Tahun 1967\r\n3.\tUU No. 12 Tahun 1985\r\n4.\tUU No. 28 Tahun 1999\r\n5.\tUU No. 20 Tahun 2000\r\n6.\tUU No 3 Tahun 2003\r\n7.\tUU No 17 Tahun 2003\r\n8.\tUU No 1 Tahun 2004\r\n9.\tUU No 15 Tahun 2004\r\n10.\tUU No 25 Tahun 2004\r\n11.\tUU No. 32 Tahun 2004\r\n12.\tUU No. 33 Tahun 2004\r\n13.\tUU No. 28 Tahun 2009\r\n14.\tUU No. 12 tahun 2001\r\n15.\tPP No. 20 Tahun 2001\r\n16.\tPP No. 24 Tahun 2004\r\n17.\tPP No. 23 Tahun 2005\r\n18.\tPP No. 54 Tahun 2005\r\n19.\tPP No. 55 Tahun 2005\r\n20.\tPP No. 56 Tahun 2005\r\n21.\tPP No. 71 Tahun 2010\r\n22.\tPP No. 57 Tahun 2005\r\n23.\tPP No. 58 Tahun 2005\r\n24.\tPP No 65 Tahun 2005\r\n25.\tPP No. 8 Tahun 2006\r\n26.\tPP No. 30 Tahun 2011\r\n27.\tPermendagri No. 13 tahun 2006\r\n28.\tPermendagri No. 32 tahun 2011\r\n29.\tPermendagri No. 37 tahun 2012\r\n30.\tPerda Kab.MukoMuko No. 34 Tahun 2009\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang APBD kabupaten mukomuko tahun anggaran 2013. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat memenuhi kriteria sebagai berikut:\r\na. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah serta tidak dapat diprediksi sebelumnya;\r\nb. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;\r\nc. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan\r\nd. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;\r\n(Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2013. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Latar belakangnya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Prasarana Air Bersih, Jalan, Jembatan, dan Sanitasi Perdesaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan menambah sumber pembiayaan APBD.

\n\n

Pinjaman daerah ini merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD untuk membiayai kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan pemerintah Kabupaten Mukomuko berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Mukomuko tidak diperbolehkan memberikan jaminan berupa pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah dalam melakukan pinjaman. Jenis pinjaman adalah Pinjaman Jangka Menengah.

\n\n

Sumber pinjaman berasal dari pinjaman pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Nilai nominal usulan pinjaman adalah Rp. 150.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi perdesaan, dan prasarana air bersih. Pemerintah Kabupaten Mukomuko wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai tempo terutang serta denda pinjaman sesuai kesepakatan dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran dianggarkan dalam APBD yang dananya berasal dari pendapatan umum daerah.

\n\n

Pengelolaan pinjaman diselenggarakan oleh bupati dan harus selalu berkoordinasi dengan DPRD. Bupati dapat membentuk Satuan Kerja untuk mengelola pinjaman. Pengelolaan pinjaman meliputi penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan, serta pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana/infrastruktur. Jangka waktu pinjaman sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan tidak boleh lebih dari masa jabatan Bupati. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUKOMUKO REGENCY GOVERNMENT
MUKOMUKO REGENCY REGULATION
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
REGIONAL LOANS
MUKOMUKO REGENCY GOVERNMENT YEAR 2012

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUKOMUKO,

\n\n \n \n

Considering:

that to accelerate the infrastructure development of the Regional General Hospital Services, Clean Water Infrastructure, Roads, Bridges and Rural Sanitation in order to realize the health and welfare of the community in Mukomuko Regency, it is deemed necessary to make efforts to increase sources of financing in order to support the Regional Revenue and Expenditure Budget of Mukomuko Regency;
that one of the efforts as referred to in letter a is through regional loans that are valid in accordance with the prevailing laws and regulations;
that to implement the Provisions as referred to in Article 14 Paragraph (3) of Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abb5222a-0b06-4a2b-91b9-dcdb20450b42","actionData","errors"]