[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abb172a1-b877-4ec7-b744-e5d8cc839076","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 18 Tahun 2015","number","18","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2015/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:	\n \n Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar Rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Bahwa pemberdayaan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk usaha perdagangan melalui pasar rakyat perlu dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya sejalan dengan perkembangan Pusat perbelanjaan dan Toko modern. Untuk mengoptimalkan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu diatur untuk meningkatkan kepastian usaha dan tertib usaha serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang maupun jasa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah. \n Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan jenis-jenis pasar yang ada, seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Mengatur persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin usaha bagi pelaku usaha di sektor pasar. Menentukan lokasi dan tata ruang untuk pasar rakyat dan toko modern agar tidak saling mengganggu. Menyediakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang dan pengelola pasar. Serta mengatur adanya sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 23 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata dan membina Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Nunukan agar dapat berkembang secara serasi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Latar belakangnya adalah perkembangan usaha perdagangan eceran yang pesat, sehingga Pasar Rakyat perlu diberdayakan agar tetap eksis dan mampu bersaing.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penataan lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk peraturan zonasinya.
Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis tidak boleh diubah menjadi Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern, kecuali untuk revitalisasi.
Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, termasuk memberikan prioritas tempat usaha bagi pedagang lama.
Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga yang terjangkau.
Toko Modern diatur batasan luas lantai penjualan dan jam operasionalnya.
Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus dilengkapi dengan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Peraturan ini juga mengatur mengenai perizinan usaha Pasar Rakyat (IUP2R), Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Toko Modern (IUTM).

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan pedagang, yang meliputi fasilitasi kerjasama, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemberian hak prioritas kepada pedagang lama.

","transitional_provisions","1. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha wajib menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n2. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, wajib memperoleh IUP2R, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini apabila akan melaksanakan kegiatan usahanya.\n3. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n4. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUP2R, IUPP, IUTM, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dapat diberikan IUP2R, IUPP, IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 23 ayat (3) dan (4) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NUNUKAN
PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 18 OF 2015
CONCERNING
ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT OF PEOPLE'S MARKET, SHOPPING CENTER
AND MODERN STORE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NUNUKAN,

Considering :

that with the increasing development of retail trade on a small and medium scale, modern retail trade on a large scale, the People's Market needs to be empowered so that it can grow and develop harmoniously, need each other, strengthen each other and benefit each other;
that the empowerment of the economy based on kinship for the welfare of the community, including trading businesses through people's markets, needs to be maintained and improved in line with the development of shopping centers and modern stores;
that in order to optimize the Arrangement and Development of People's Markets, Shopping Centers and Modern Stores, it is necessary to regulate to increase

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abb172a1-b877-4ec7-b744-e5d8cc839076","actionData","errors"]