[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab950d18-4508-46e3-9cba-16b8078b8558","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-04-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunung Mas","place_of_enactment","Kuala Kurun","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan publik
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/244
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan\r\njaminan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten\r\nGunung Mas dari penyalahgunaan wewenang\r\ndalam penyelenggaraan pelayanan publik\r\nsebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila\r\ndan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945. \r\nDemi terwujudnya penyelenggaraan\r\npelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas yang\r\nlebih berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan,\r\nbertanggungjawab, dan optimal dalam\r\nmewujudkan peningkatan kesejahteraan. Untuk mendukung penyelenggaraan\r\npelayanan publik sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan\r\nPublik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun\r\n2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor\r\n25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maka\r\ndiperlukan pengaturan secara khusus di\r\nKabupaten Gunung Mas berkenaan\r\npenyelenggaraan pelayanan publik. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor\r\n96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara\r\ndan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nOBJEK PELAYANAN PUBLIK;\r\nBAB III\r\nBENTUK PELAYANAN PUBLIK;\r\nBAB III\r\nPENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK;\r\nBAB IV\r\nSISTEM PELAYANAN TERPADU;\r\nBAB V\r\nPEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN;\r\nBAB VI\r\nPROPORSI AKSES DAN KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT\r\nDALAM PELAYANAN BERJENJANG;\r\nBAB VII\r\nPENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT\r\nDALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK;\r\nBAB VIII\r\nPENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA\r\nPENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK;\r\nBAB IX\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB X\r\nSANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017. \n 36 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat Kabupaten untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, bertanggungjawab, dan optimal dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, RAD-PK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sistem pelayanan publik yang prima sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan dan koorporasi yang baik di Daerah, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, serta partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Objek pelayanan publik meliputi pelayanan di bidang pendidikan, perizinan, kesehatan, administrasi kependudukan, kepegawaian, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penegakan Peraturan Daerah, lingkungan hidup, jaminan sosial, perbankan, perhubungan, sumber daya alam termasuk pula dalam penyedian air bersih, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Bentuk pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Penyelenggara pelayanan publik meliputi institusi penyelenggara Pemerintahan Kabupaten, korporasi berupa BUMD Kabupaten, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Produk Hukum Daerah Kabupaten, atau badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Kabupaten. Peraturan ini juga mengatur sistem pelayanan terpadu yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara, serta pedoman penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait.

Selain itu, peraturan ini mengatur proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat dalam pelayanan berjenjang, pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggaraan pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi teguran tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dikenai sanksi penurunan gaji.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.\n5. Pembina yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi teguran peringatan dan dilakukan pembinaan secara khusus terhadap Pembina.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF GUNUNG MAS
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF GUNUNG MAS REGENCY
NUMBER 7 OF 2017
ON
PUBLIC SERVICE ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GUNUNG MAS,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to provide certainty and guarantee protection for the people of Gunung Mas Regency from abuse of authority in the implementation of public services as mandated in Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that for the realization of better quality, integrated, sustainable, responsible and optimal public service delivery in Gunung Mas Regency in realizing improved welfare;
that in order to support the implementation of public services in accordance with the mandate of Law Number 25 of 2009 on Public Services and Government Regulation Number 96 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 25 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab950d18-4508-46e3-9cba-16b8078b8558","actionData","errors"]