[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab8b9dd2-0e4e-4448-a655-23a5de4768e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-05-04","effective_date","2011-05-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2011/124
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Kota Tasikmalaya. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang berencana, terarah, terpadu, dan berkualitas, mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, serta membangun kesepahaman, sinergi, dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam Peraturan Daerah ini meliputi proses penyusunan Prolegda yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Prolegda ditetapkan untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Program Legislasi Daerah dituangkan kedalam Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah paling lambat setiap awal tahun anggaran. Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah, sementara di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Prioritas penyusunan Prolegda mempertimbangkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kebutuhan pengaturan khusus, kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya, dukungan terhadap perlindungan hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi kerakyatan, serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.","transitional_provisions","1. Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh DPRD atau Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah, dijadikan prioritas dalam penyusunan Program Legislasi Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER: 3 YEAR 2011
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION AND MANAGEMENT OF REGIONAL LEGISLATIVE PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the establishment of Regional Regulations needs to be prepared in a planned, integrated, systematic and sustainable manner so that it can be used as a legal basis in the implementation of good governance in accordance with the values that exist, grow and develop in the community;
that to form a Regional Regulation as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Legislation Program;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Guidelines for the Preparation and Management of Regional Legislative Program;

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab8b9dd2-0e4e-4448-a655-23a5de4768e7","actionData","errors"]