[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab8a6b59-a271-42f5-af93-5431d66b11f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-08-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-hotel
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a\r\ndan pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan Pajak Hotel; \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tk. II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum\r\nAcara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengadilan\r\nPajak , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan, Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah\r\nPropvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara\r\nPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis\r\nPajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala\r\nDaerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989\r\ntentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten Maros, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007\r\ntentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008\r\ntentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Kabupaten Maros. \n PAJAK HOTEL \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Maros. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faksimile, internet, dan lainnya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran kepada hotel, dengan tarif pajak sebesar 10%. Pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pemungutan pajak dilakukan di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus terkait kerahasiaan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Perda Kab. Maros No. 29 Tahun 2002 tentang PAJAK HOTEL","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340606/perda-kab-maros-no-29-tahun-2002","a6ba4885-df82-4201-8140-c7456feb3f75","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Perda Kab. Maros No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307602/perda-kab-maros-no-1-tahun-2024","76f15ab0-c569-4420-96a0-26d9f531a8e0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 14 of 2011
ABOUT
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 2 paragraph (2) letter a and Article 95 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish Hotel Tax; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of Maros Regency concerning Hotel Tax. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Tk. II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab8a6b59-a271-42f5-af93-5431d66b11f9","actionData","errors"]