[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab7c3b5c-ea20-411a-9128-b720ccd7cff3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan\r\nAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2008","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Pertanggung Jawaban Pelaksanaan\r\nAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2008","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/No.2 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggung Jawaban Pelaksanaan\r\nAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2008\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\nNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi\r\nUndang-Undang. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan\r\nPernturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) berupa laporan\r\nkeuangan yang telah diperiksa olwh Badan Pemeriksa Keuangan\r\npaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.\r\nbahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten\r\nGrobogan Tahun Anggaran 2008. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang -· Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n1994; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34\r\nTahun 2000; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diganti dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun\r\n2000; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Talnm 2003; Undang - Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintnh Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2008 . \n Peraturan ini mengatur Pertanggungjawaban peaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:\r\na. Laporan Realisasi Anggaran;\r\nb. Neraca;\r\nc. Laporan arus kas; dan\r\nd. Catatan atas laporan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2009. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri A);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp 813.076.812.507,00 dan belanja sebesar Rp 870.652.060.324,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp (57.575.247.817,00). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 140.105.609.213,00 dan pengeluaran sebesar Rp 24.792.689.541,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 115.312.919.672,00. Neraca per 31 Desember 2008 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp1.422.179.997.459,00, jumlah kewajiban sebesar Rp 96.754.612.668,73, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.325.425.384.790,94. Laporan Arus Kas menunjukkan saldo kas akhir per 31 Desember 2008 sebesar Rp 57.091.557.628,00. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GROBOGAN REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION
GROBOGAN REGENCY
NUMBER 12 OF 2009
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2008

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GROBOGAN

Considering:

that to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 concerning Amendments to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government into Law, the Head of Region shall submit a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year.
that the accountability for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab7c3b5c-ea20-411a-9128-b720ccd7cff3","actionData","errors"]