[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab741bb4-21ba-4230-b38c-1da3a43343ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-07-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seruyan","place_of_enactment","Kuala Pembuang","theme","Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD Tahun 2024 No. 78, TLD No. 91
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap\r\nMasyarakat Hukum Adat merupakan kewajiban yang\r\nharus dilaksanakan oleh negara sesuai amanat\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; \n Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1)\r\ndan ayat (2), Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang\r\nPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak\r\nAsasi Manusia; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang\r\nKehutanan sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta\r\nKerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,\r\nKabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,\r\nKabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,\r\nKabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di\r\nProvinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang\r\nPerkebunan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor\r\n2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi\r\nUndang-Undang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun\r\n2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang\r\nPenyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala\r\nBadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016\r\ntentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah\r\nMasyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada\r\ndalam Kawasan Tertentu; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan\r\nRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang\r\nPengelolaan Perhutanan Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014\r\ntentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan\r\nMasyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala\r\nBadan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019\r\ntentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat\r\nKesatuan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16\r\nTahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di\r\nKalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nProvinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi\r\nKalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang\r\nKelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun\r\n2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun\r\n2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah; \n Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini\r\nmeliputi:\r\na. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;\r\nb. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;\r\nc. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat;\r\nd. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;\r\ne. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;\r\nf. Penyelesaian Sangketa; dan\r\ng. Pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024. \n Peraturan bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seruyan. Latar belakangnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai kewajiban negara sesuai UUD 1945, serta perlunya landasan hukum untuk Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seruyan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Bupati memberikan pengakuan berdasarkan identifikasi, verifikasi, dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat. Proses pengakuan meliputi identifikasi sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan adat, dan kelembagaan adat.
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat: Pemerintah daerah wajib melindungi Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui. Perlindungan meliputi wilayah adat, status hukum, pengembalian wilayah adat, kompensasi atas hilangnya hak, pengembangan budaya, peningkatan taraf hidup, pelestarian kearifan lokal, perlindungan harta kekayaan adat, dan perlindungan hukum bagi pekerjaan tradisional.
Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat: Masyarakat Hukum Adat memiliki hak atas wilayah adat, tanah di wilayah adat, sumber daya alam, hutan adat, lingkungan hidup, pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, serta pengembangan bahasa daerah. Kewajiban mereka meliputi menjaga keutuhan wilayah adat, melestarikan budaya, bertoleransi, memelihara lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat: Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat melalui peningkatan kualitas SDM, pelestarian budaya, fasilitasi akses, usaha produktif, serta kerja sama dan kemitraan.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah bertanggung jawab membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat, melaksanakan program pemberdayaan, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi kebijakan, melakukan mediasi sengketa, menyusun program pembangunan yang memperhatikan kearifan lokal, melindungi karya seni dan budaya, membentuk wadah komunikasi, memfasilitasi penyusunan peta partisipatif, membentuk unit organisasi, membuat informasi geospasial, melakukan penataan wilayah adat, menetapkan rencana tata ruang wilayah, dan mengalokasikan anggaran.
Penyelesaian Sengketa: Sengketa internal diselesaikan melalui lembaga adat, sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui musyawarah adat atau peradilan adat, dan sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain diselesaikan melalui musyawarah lembaga adat atau peradilan adat.
Pendanaan: Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai untuk pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dari APBD dan sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SERUYAN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SERUYAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2024
CONCERNING
RECOGNITION AND PROTECTION OF CUSTOMARY LAW COMMUNITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERUYAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the recognition and protection of the Customary Law Community is an obligation that must be carried out by the state in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the Customary Law Community has collective rights that are indispensable for the development of their lives and existence as a whole as a group of people as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that in order to provide a foundation and legal certainty for the Customary Law Community in Seruyan Regency, it is necessary to regulate the recognition and protection of the Customary Law Community;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab741bb4-21ba-4230-b38c-1da3a43343ab","actionData","errors"]