[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab431586-d41d-4ceb-9d62-d9393c6bf836","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan permusyawaratan desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2016 No.7/ TLD No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa badan permusyawaratan desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang bertugas memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan pada desa;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi kondisi sosial dan yuridis saat ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatue tentang : Badan Permusyawaratan Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016. \n Peraturan Daerah\r\nKabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan\r\nDesa dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Blora. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 5 Tahun 2006) sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial dan yuridis saat ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta perubahannya, mengenai pembentukan BPD.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Keanggotaan BPD: mengatur persyaratan, jumlah anggota (antara 5-9 orang), masa keanggotaan (6 tahun), dan proses peresmian anggota BPD.
Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban, dan Larangan BPD: BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Diatur pula hak dan kewajiban anggota BPD, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi.
Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD: mengatur proses pemilihan anggota BPD secara demokratis, baik melalui pemilihan langsung maupun musyawarah perwakilan.
Pemberhentian Anggota BPD: mengatur kondisi pemberhentian anggota BPD, seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu.
Peraturan Tata Tertib BPD: mengatur tata tertib musyawarah BPD, termasuk waktu, pimpinan, tata cara, dan pembuatan berita acara.
Rapat BPD: mengatur pelaksanaan rapat BPD, kuorum, pengambilan keputusan, dan penundaan rapat.
Musyawarah Desa: mengatur penyelenggaraan Musyawarah Desa oleh BPD, yang merupakan forum permusyawaratan antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis.

\n\n

Peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai BPD di Kabupaten Blora, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

","transitional_provisions","1. Masa jabatan dan jumlah Anggota BPD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.\n2. Periodisasi masa jabatan anggota BPD menyesuaikan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that the village representative body is a working partner of the village government which is tasked with providing considerations in the implementation of government administration, development, empowerment and guidance in the village;
that Regional Regulation of Blora Regency Number 5 of 2006 concerning the Village Representative Body is no longer in accordance with the current social and juridical conditions, so it needs to be changed and adjusted;
that in order to implement the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the provisions of Article 72 paragraph (4) of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab431586-d41d-4ceb-9d62-d9393c6bf836","actionData","errors"]