[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab3ec25f-87a4-4b0f-8a0d-4608080a96b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2002 tentang PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2002","number","8","year","2002","published_date","2002-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - PENGAMBILAN - PEMANFAATAN - AIR BAWAH TANAH - AIR PERMUKAAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/NO.10 SERI B NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (d) UU No. 34 tahun 2000\r\ntentang Perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air\r\nBawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Provinsi.\r\nBahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka perlu ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan\r\nAir Bawah Tanah dan Air Permukaan. \n Dasar Hukum : UU No. 61 tahun 1958; UU No. 8 tahun 1981; UU No.\r\n17 tahun 1997; UU No. 18 tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000; UU\r\nNo. 17 tahun 1997; UU No. 19 tahun 1997; UU No. 22 tahun 1999; UU\r\nNo. 25 tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983; Peraturan\r\nPemerintah No. 65 tahun 2001; Keputusan Presiden No. 44 tahun 1999;\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1997; Keputusan\r\nMenteri Dalam Negeri No. 170 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam\r\nNegeri dan Otonomi Daerah No. 21 tahun 2001; Keputusan Menteri\r\nDalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 22 tahun 2001; Keputusan\r\nMenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 23 tahun 2001;\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 24 tahun\r\n2001; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.\r\n1451K/10/MEM/2000. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air\r\nPermukaan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;\r\n3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;\r\n4. Wilayah Pemungutan dan Perhitungan Pajak;\r\n5. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan;\r\n6. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;\r\n7. Tata Cara Pembayaran;\r\n8. Tata Cara Penagihan Pajak;\r\n9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;\r\n10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan\r\nPenghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;\r\n11. Keberatan dan Banding;\r\n12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n13. Kadaluarsa;\r\n14. Ketentuan Pidana;\r\n15. Pengawasan dan Pembinaan;\r\n16. Penyidikan;\r\n17. Pembagian Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan;\r\n18. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2002. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Provinsi Jambi. Latar belakangnya adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak ini merupakan jenis pajak provinsi yang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak dipungut atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Objek pajak meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air tersebut. Terdapat pengecualian objek pajak untuk pemerintah pusat dan daerah, BUMN tertentu, pengairan pertanian rakyat, keperluan dasar rumah tangga, dan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA) yang dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, luas areal, musim, dan tingkat kerusakan lingkungan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari NPA untuk air bawah tanah dan 10% untuk air permukaan.
Wilayah Pemungutan dan Perhitungan Pajak: Pajak dipungut di wilayah daerah tempat air berada. Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan: Masa pajak adalah 1 bulan takwim. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Jika SKPD tidak dibayar setelah 30 hari, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Penagihan pajak dilakukan dengan surat teguran dan surat paksa jika tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar hingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 8 OF 2002
CONCERNING
TAX ON EXTRACTION AND UTILIZATION OF
GROUNDWATER AND SURFACE WATER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 2 paragraph (1) letter d of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Tax on Extraction and Utilization of Groundwater and Surface Water is a type of Provincial Tax;
that to collect the Tax as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 61 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 19 of 1957 concerning the Establishment of Level I Autonomous Regions of West Sumatra, Jambi and Riau (State Gazette of 1958 Number 112) as Law (State Gazette of 1957 Number 75);
La

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab3ec25f-87a4-4b0f-8a0d-4608080a96b4","actionData","errors"]