[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab3269ab-1748-4e36-aeb0-cb2936eee525","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan perseroan daerah - bank perekonomian rakyat
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2024/NOMOR.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk \r\nmewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera\r\nberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola,\r\npengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan\r\nefisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat\r\nmendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan\r\nkepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi\r\nusaha mikro, kecil dan menengah untuk meweujudkan peran\r\nperbankan yang lebih optimal, serta sebagai salah satu\r\nsumber p endapatan Daerah, perlu revitalisasi dan perbaikan\r\ntata kelola perbankan dengan menggantikan Bank\r\nPerkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal\r\n338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2017\r\ntentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bapera Batang\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan\r\nkebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank\r\nPerekonomian Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Bentuk, dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, Organ, Kepegawaian, Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Prinsip Pengelolaan, Pembubaran dan Likuidasi, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2017 dicabut. \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bapera Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk melakukan penyesuaian nama dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perseroda) menjadi PT BPR Bapera Batang (Perseroda), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Tujuannya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bapera Batang (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pada penerimaan daerah.\n\nPT BPR Bapera Batang (Perseroda) memiliki kegiatan usaha meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, transfer dana, penempatan atau peminjaman dana antar bank, penukaran valuta asing, penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR, kerjasama dengan LJK lain, pengalihan piutang, dan membantu pemerintah daerah serta desa dalam pengelolaan keuangan. Modal dasar PT BPR Bapera Batang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp40.800.000.000,00, dengan minimal 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Organ perusahaan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","transitional_provisions","1. Proses penyesuaian PT BPR Bapera Batang (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n2. Selama proses penyesuaian belum selesai, PT BPR Bapera Batang (Perseroda) tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Selama proses penyesuaian belum selesai, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bapera Batang (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.\n4. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.\n5. Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang selama proses pendirian PT BPR Bapera Batang (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR Bapera Batang (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.\n6. Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bapera Batang (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n7. Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bapera Batang (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.\n8. Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Bapera Batang (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n9. Segala bentuk peraturan, keputusan, perjanjian, kerja sama, dan/atau segala sesuatu yang mengatasnamakan atau menggunakan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR Bapera Batang (Perseroda).","sanctions","1. Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n6. Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n7. Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n8. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2017","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2024
ABOUT
REGIONAL PUBLIC COMPANY OF PEOPLE'S ECONOMIC BANK
PEOPLE'S ECONOMIC EMPOWERMENT BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is responsible for
realizing a just, prosperous, and welfare society
based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State
Republic of Indonesia;
that in order to improve performance, governance,
business development, and increase the effectiveness and
efficiency of banking operations in the Region in order to
encourage economic growth, improved services
to the community, especially the provision of business capital for
micro, small and medium enterprises to realize the role of
more optimal banking, as well as one of the
sources of Regional income, it is necessary to revitalize and improve
banking governance by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab3269ab-1748-4e36-aeb0-cb2936eee525","actionData","errors"]