[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab11a21e-841b-42f4-b786-61318428efe9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisartaan di Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-01-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Penyelenggaraan Kepariwisartaan di Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KEPARIWISARTAAN DI KAB. SEMARANG
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisartaan di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian\r\ninteg ral dari Pemerintah Daerah yang\r\ndilakukan secara sistematis, terencana,\r\nterpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab\r\ndengan tetap memberikan perlindungan\r\nterhadap nilai nilai agama, budaya yang hidup\r\ndalam masyarakat, kelestarian dan mutu\r\nlingkungan hidup s erta kepentingan daerah;\r\nb. bahwa pembangunan kepariwisataan\r\ndiperlukan untuk mendorong pemerataan\r\nkesempatan berusaha dan memperoleh\r\nmanfaat serta mampu menghadapi\r\ntantangan perubahan kehidupan lokal,\r\nnasional dan global;\r\nc. bahwa dalam rangka meninda klanjut i\r\nketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1)\r\nUndang Undang Nomor 10 Tahun 2009\r\ntentang Kepariwisataan yang pada intinya\r\nmenyebutkan pengusaha pariwisata wajib\r\nmen daftarkan usaha nya kepada Pemerintah\r\nDaerah, maka perlu disusun Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Usaha\r\nKepariwisataan\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf\r\nb, dan huruf c maka perlu ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Kepariwisataan di\r\nKabupaten Semarang; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Nomor 5 Tahun 1992 ; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 T ahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemeri ntah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK 501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.86/HK 501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Ke budayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.87/HK 501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Ke budayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.88/HK 501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Ke budayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.89/HK 501 / MKP /2010; Peraturan Menteri Ke budayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.90/HK 501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Ke budayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.91/ MKP/ HK 501/2010; Peraturan Menteri Ke budayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.92/HK 501 / MKP /2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwis ata\r\nNomor PM.93/HK 501 / MKP /2010; Peraturan Menteri Ke budayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.94/HK 501 / MKP /2010; Peraturan Menteri Ke budayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.95/HK 501 MKP /2010; Peraturan Menteri Ke budayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.96/HK 501 / MKP /2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata\r\nNomor PM.97/HK 501 MKP /2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nSemarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008; \r\nPeraturan Daerah N omor 6 Tahun 2011 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; Asas, Fungsi dan Tujuan; Pembangunan Kepariwisataan; Kawasan Strategis Pariwisata; Jenis-Jenis Usaha Pariwisata; Pendaftaran; Hak dan Kewajiban; Larangan; Badan Promosi Pariwisata Daerah; Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Pembekuan Sementara dan Pembatalan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001 \n 53 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 35 Seri C Nomor 3);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 36 Seri C Nomor 4);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 37 Seri C Nomor 5);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 39 Seri C Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku kepariwisataan dan menyediakan sumber informasi terkait penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Semarang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha dalam memperoleh pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis administratif yang mudah, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek pembangunan kepariwisataan, termasuk industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Industri pariwisata didefinisikan sebagai kumpulan usaha kepariwisataan yang saling terkait. Destinasi pariwisata meliputi pembangunan daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran pariwisata melibatkan pemangku kepentingan dan dapat membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi usaha kepariwisataan, sumber daya manusia, dan sertifikasi kompetensi.\n\nPeraturan ini juga mengatur jenis-jenis usaha pariwisata yang meliputi usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha wisata tirta, usaha spa, dan usaha jasa pramuwisata. Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha pariwisata yang telah memiliki izin usaha pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka izin usaha tersebut dapat disamakan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.\n2. Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 40 dikenai sanksi teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.\n2. Apabila wisatawan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengindahkan, wisatawan yang bersangkutan diminta meninggalkan lokasi usaha pariwisata.\n3. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.\n4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92,97,99,101],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001","link","",{"_93":98,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001",{"_93":100,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001",{"_93":102,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
ABOUT
TOURISM MANAGEMENT
IN SEMARANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

Considering:

that tourism is an integral part of the Regional Government which is carried out systematically, planned, integrated, sustainably and responsibly while still providing protection for religious values, culture that lives in the community, the preservation and quality of the natural environment and regional interests;
that tourism development is needed to encourage equitable opportunities to do business and obtain benefits and be able to face the challenges of changes in local, national and global life;
that in order to follow up the provisions of Article 14 and Article 15 Paragraph (1) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism which essentially states that tourism entrepreneurs are required to register their businesses with the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab11a21e-841b-42f4-b786-61318428efe9","actionData","errors"]