[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aaec9aee-fe72-42c5-81ea-3c1982e0e209","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-07-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-dan-pemberdayaan-usaha-mikro
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2022 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro
ABSTRAK:	\n \n bahwa usaha mikro, mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi usaha mikro, agar menjadi tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna; bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , yang di dalamnya mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro kecil dan menengah dan perkembangan kondisi saat ini maka perlu adanya penyesuaian terhadap pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 2021; PP Nomor 7 Tahun 2021; PP Nomor 8 Tahun 2021; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; Bab III Kemitraan; Bab IV Kemudahan dan Insentif; Bab V Penyediaan Pembiayaan dan Permodalan Usaha Mikro; Bab VI Penyelenggaraan Inkubasi; Bab VII Ketentuan Peralihan; dan Bab VIII Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, ketahanan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan usaha mikro yang tangguh dan mandiri. Kebijakan ini melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria Usaha Mikro: Usaha mikro dikelompokkan berdasarkan modal usaha (maksimal Rp 1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan) dan hasil penjualan tahunan (maksimal Rp 2.000.000.000,00).
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Usaha mikro wajib memiliki perizinan berusaha yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha (risiko rendah, menengah rendah dan menengah tinggi, dan risiko tinggi).
Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum: Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum gratis bagi pelaku usaha mikro, meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan.
Pemulihan Usaha Mikro: Dalam kondisi darurat, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan/atau bantuan bentuk lainnya.
Penyediaan Tempat Promosi: Pemerintah Daerah, BUMD, dan swasta wajib menyediakan minimal 30% tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik.
Permodalan dan Pembiayaan: Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembiayaan bagi usaha mikro secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
Pengadaan Barang/Jasa: Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa usaha mikro dari hasil produksi daerah minimal 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
Pengembangan Usaha Mikro: Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha mikro melalui pendataan, penyusunan program pembinaan, dan pelaksanaan program pengembangan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
Kemitraan: Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
Kemudahan dan Insentif: Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro.
Penyelenggaraan Inkubasi: Penyelenggaran Inkubasi dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui kegiatan antara lain: Pendidikan, Pelatihan dan pendampingan pada pelaku usaha.

","transitional_provisions","1. Permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANTEN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY
NUMBER 7 OF 2022
ON
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF MICRO ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that micro enterprises, shall have a strategic position and role in improving the regional economy, supporting the economic resilience of the community and improving people's welfare;
that in order to develop and improve competitiveness, business productivity for micro enterprises, in order to become resilient and independent, the role of the Regional Government, the business world and the community is needed optimally, proportionally and mutually beneficial in order to be effective and successful;
that with the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation which regulates changes to Law Number 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises and the development of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aaec9aee-fe72-42c5-81ea-3c1982e0e209","actionData","errors"]