[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aae2bbaa-dce0-40c3-9bb5-44a64ed06de8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan pengaturan perpajakan daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pajak Daerah; \r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 \r\n; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 \n ketentuan umum, jenis pajak, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pembukuan dan pemeriksaaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2011. \n 58 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pajak Pengeras Suara/Sound System, Brak/Tenda, Dekorasi dan Perlengkapan Perjamuan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1997 Nomor 6 Seri A Nomor 1);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pajak Atas Penjualan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1996 Nomor 16 Seri A Nomor 1);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 92);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 93);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 94);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 96);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 100);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 101);\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 102);\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 180);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakangnya adalah bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah melalui pengaturan perpajakan daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Peraturan ini mengatur 9 jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Setiap jenis pajak diatur mengenai nama, objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan, masa pajak, saat pajak terutang, dan surat pemberitahuan. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan pajak, termasuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/penetapan Bupati. Selain itu, diatur juga mengenai surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, wilayah pemungutan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta insentif pemungutan.","transitional_provisions","1. Pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
\nNUMBER 7 OF 2011
\nABOUT
\nREGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Taxes are an important source of Regional Revenue to finance the administration and development of the Region to consolidate the implementation of broad, real, and responsible Regional Autonomy;
that in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to regulate regional taxation and grant discretion in setting tariffs;
that according to the provisions of Article 2 paragraph (2) and Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Street Lighting Tax, Non-Metallic Mineral and Rock Tax, Parking Tax, Groundwater Tax, Rural and Urban Land and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aae2bbaa-dce0-40c3-9bb5-44a64ed06de8","actionData","errors"]