[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aadafdf1-97bc-47a9-9e47-61484b81f4a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-01-18","effective_date","2023-01-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAD
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023 (3): 20 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. \n Pada Peraturan Daerah Provinsi Papua ini di atur tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pelaksanaan Pemungutan LLPADYS dilakukan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas : a. kepastian hukum; b. kepentingan umum; dan c. kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat menerima dan memungut LLPADYS. Objek LLPADYS terdiri atas : a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfataan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; h. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak; l. pendapatan denda retribusi; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADYS) ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sumber-sumber PAD di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait LLPADYS, termasuk objek dan subjek pendapatan, bentuk dan nilai pendapatan, mekanisme penerimaan dan penagihan, pengelolaan, sistem pengendalian internal, pemberian insentif, dan sanksi pidana. Objek LLPADYS meliputi hasil penjualan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan, hibah, asuransi, pengadaan barang dan jasa, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi, hasil eksekusi jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat menerima dan memungut LLPADYS, dengan koordinasi bersama BPKAD. Penerimaan dapat berupa uang atau barang. Nilai pendapatan diatur secara spesifik untuk setiap jenis objek LLPADYS, termasuk mekanisme penilaian BMD, perhitungan hasil pemanfaatan, dan penentuan nilai denda. Penerimaan dalam bentuk uang disetor ke Kas Umum Daerah, sementara penerimaan dalam bentuk barang dicatat dalam inventaris BMD. Sistem pengendalian internal diatur untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan LLPADYS. Insentif dapat diberikan kepada pejabat dan pelaksana yang terlibat dalam upaya penerimaan LLPADYS.

","transitional_provisions","1. Semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADYS dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\n2. LLPADYS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADYS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.","sanctions","Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, kepala perangkat daerah dan pelaksana tugas terkait yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA
REGIONAL REGULATION OF PAPUA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2023
ON
OTHER LAWFUL LOCAL OWN-SOURCE REVENUE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 286 paragraph (3) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Other Lawful Local Own-Source Revenue; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Papua Province on Other Lawful Local Own-Source Revenue; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1969 on the Establishment of the Autonomous Province of West Irian and Autonomous Regencies in the Province of West Irian (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aadafdf1-97bc-47a9-9e47-61484b81f4a2","actionData","errors"]