[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aad9e9f6-cc0c-4f0e-b619-a9050c68106a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN – PERDAKAB NUNUKAN NO 11 TAHUN 2011 – PAJAK DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perdakab Nunukan No. 6 Tahun 2001; Perdakab Nunukan No. 3 Tahun 2003; Perdakab Nunukan No. 13 Tahun 2008; Perdakab Nunukan No. 23 Tahun 2008; Perdakab Nunukan No. 4 Tahun 2009; Perdakab Nunukan No. 11 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 11) diubah. Pasal 2: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 11)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada definisi beberapa istilah terkait pajak daerah, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, SKPD, Kepala SKPD, Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Masa Pajak, Pemungutan, SSPD, SKPDKB, SKPDN, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Pembukuan. Selain itu, dilakukan perubahan pada Pasal 5 ayat (4) mengenai objek pajak restoran, dengan menetapkan bahwa pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,- per bulan tidak termasuk objek pajak restoran. Peraturan ini juga menambahkan Bab VIIIA dan Pasal 65A yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak akan diatur dengan Peraturan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NUNUKAN
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2011 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NUNUKAN,

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 95 paragraph (4) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, that Regional Regulations concerning Taxes may also regulate provisions regarding the granting of reductions, relief, and exemptions in certain cases on the principal of the tax;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation of Nunukan Regency concerning Amendments to Regional Regulation of Nunukan Regency Number 11 of 2011 concerning Regional Taxes;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aad9e9f6-cc0c-4f0e-b619-a9050c68106a","actionData","errors"]