[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aad7cae8-b8d7-4448-a86e-9576ee64d16a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010","number","74","year","2010","published_date","2010-11-10","effective_date","2010-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 74, LD.2010/No.74
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007. \n Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, staf ahli bupati, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2010. \n Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta memberikan dukungan kepada unit-unit organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan guna pencapaian tujuan organisasi, serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Fungsi Sekretariat Daerah meliputi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pelayanan Publik yang membawahkan Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum & Organisasi, dan Bagian Humas. Selain itu, terdapat Asisten Pemberdayaan Masyarakat yang membawahkan Bagian Pembangunan, Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Umum. Terdapat pula Staf Ahli Bupati yang memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 74 YEAR 2010
CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
REGIONAL SECRETARIAT OF NORTH GORONTALO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering :

that to support the implementation of the task of coordinating the formulation of policies, implementation and control of the tasks of regional services and regional technical institutions and providing support to other organizational units within the scope of the regional government in order to achieve organizational goals, it is necessary to reorganize the structure of the Regional Secretariat that carries out these functions;
that based on Article 128 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aad7cae8-b8d7-4448-a86e-9576ee64d16a","actionData","errors"]