[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aacfca3d-9001-4590-9500-e36e34996290","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003","number","16","year","2003","published_date","2003-10-20","effective_date","2003-10-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ijin usaha pertambangan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2003/NO.16
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna melestarikan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan penambangan;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang ljin Usaha Pertambangan Bahan Galian, Golongan C ,Di Kabupaten Semarang; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Meriteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86\r\nTahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14\r\nTahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4\r\nTahun 2002; Peraturan Oaerah Kabupaten Semarang Nomor 9\r\nTahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11\r\nTahun 2002 \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Semarang \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2003. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. Oleh karena itu, (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Semarang diterbitkan dengan maksud untuk mengatur, mengendalikan, dan memberikan arahan teknis pertambangan bahan galian Golongan C agar sesuai dengan pertambangan yang berwawasan lingkungan, serta bertujuan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlindungan hukum, dan tertib administrasi usaha penambangan bahan galian Golongan C.

Peraturan ini mengatur tentang kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, di luar kawasan lindung dan daerah tangkapan air. Subjek izin adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C.

Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C diwajibkan memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengolahan, dan pengangkutan hasil tambang. Izin dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, perorangan (dengan mengutamakan yang ada di lokasi), Badan Hukum Swasta, dan pertambangan rakyat. Untuk memperoleh SIPD, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Luas areal pertambangan yang diberikan berbeda-beda, yaitu paling banyak 1 Ha untuk perorangan, paling banyak 5 Ha untuk pertambangan rakyat, dan paling banyak 50 Ha untuk badan usaha. Pemegang SIPD memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi, bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat pertambangan, bertanggung jawab terhadap tunggakan pembayaran pajak, mentaati ketentuan dalam surat izin, dan membayar pajak Galian Golongan C serta perizinan lainnya. Pemegang SIPD dilarang memindah tangankan SIPD, membuang top soil, merubah catatan dalam buku tambang, menambah luasan lahan tanpa izin, dan menambang bahan galian selain yang diizinkan.

","transitional_provisions","1. SIPD yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 16 OF 2003
CONCERNING
MINING PERMIT FOR GROUP C MINERALS
IN SEMARANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to preserve the environmental functions so that they remain beneficial to human life, as well as other creatures, it is necessary to control mining businesses or activities; \n that in connection with the above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Semarang Regency concerning the Mining Permit for Group C Minerals in Semarang Regency; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; \n Law Number 67 of 1958 concerning Amendments to the Boundaries of the Salatiga Municipality and the Semarang Level II Autonomous Region

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aacfca3d-9001-4590-9500-e36e34996290","actionData","errors"]