[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aac3a341-0368-457d-add6-39c52e64beb7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-07-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Pengendalian Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup - pengendalian
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n bahwa permasalahan lingkungan hidup yang meliputi antara lain\r\nmeningkatnya pencemaran lingkungan, berkurangnya lahan sebagai daerah\r\nresapan air dan meningkatnya kerusakan lahan, diperlukan keterpaduan\r\npengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dapat mendukung\r\nkelestarian dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya; bahwa dampak perubahan iklim, terutama bencana terkait perubahan iklim\r\nseperti banjir, longsor dan kekeringan sudah makin dirasakan oleh\r\nmasyarakat Sukoharjo, maka dipandang perlu untuk melakukan antisipasi\r\ndan penanganan perubahan iklim; bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, di Kabupaten Sukoharjo perlu\r\ndilakukan pengendalian lingkungan secara komprehensif, taat asas dan\r\nterpadu; bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengendalian\r\nlingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan\r\nPemerintahan Daerah untuk Kabupaten urusan yang berskala Kabupaten,\r\nmaka perlu diatur upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,\r\nhuruf b, huruf c dan huruf d, di atas perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pengendalian Lingkungan Hidup; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008; \n Peraturan daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan sasaran, kebijakan pengendalian lingkungan hidup, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban pemerintah daerah, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian perusakan lingkungan hidup, kelembagaan pengendalian lingkungan hidup, kelayakan lingkungan hidup, kemitraan lingkungan, pengawasan, penyelsaian sengketa lingkungan hidup, pemantauan, perizinan, larangan, sanski administrasi, montoring dan evaluasi, insentif dan disinsentif, penyidikan, ketentuan pidana, pembiayaan, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009. \n 32 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih, teduh, dan nyaman melalui pengelolaan lingkungan yang baik, melestarikan fungsi lingkungan hidup, melindungi kualitas lingkungan termasuk kawasan konservasi dan DAS Bengawan Solo, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Kebijakan pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup. Kebijakan ini mencakup pengendalian perusakan/pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha, perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air, pengembangan budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan pengetahuan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan alokasi dana, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta kerjasama dengan berbagai pihak.

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan, menetapkan kelayakan kajian lingkungan, menerbitkan perizinan, membentuk Komisi Penilai AMDAL, melakukan pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pengendalian lingkungan, memfasilitasi teknologi ramah lingkungan, dan meningkatkan kepedulian masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi sumber daya alam, menyusun neraca sumber daya alam, menilai dokumen AMDAL dan UKL-UPL, menyusun strategi pengendalian pencemaran, melakukan sosialisasi, pembinaan, menyediakan informasi lingkungan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan melaksanakan konservasi sumber daya alam.

","transitional_provisions","1. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.","sanctions","1. Penanggung jawab usaha yang melanggar ketentuan Pasal 60 dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.\n2. Penanggung jawab usaha dapat dikenakan sanksi penghentian atau penutupan sementara usaha.\n3. Bupati berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan keadaan semula.\n4. Sanksi paksaan pemerintah dapat digantikan dengan uang paksa yang ditujukan untuk biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SUKOHARJO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 9 OF 2009
CONCERNING
ENVIRONMENTAL CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

Considering:

that environmental problems which include, among others, increasing environmental pollution, decreasing land as a water catchment area and increasing land degradation, require integrated management of natural resources and the environment that can support the sustainability and continuity of human life and other living things;
that the impacts of climate change, especially disasters related to climate change such as floods, landslides and droughts, are increasingly being felt by the Sukoharjo community, so it is deemed necessary to anticipate and handle climate change;
that as an effort to overcome environmental problems as referred to in letters a and b, comprehensive, principled and integrated environmental control needs to be carried

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aac3a341-0368-457d-add6-39c52e64beb7","actionData","errors"]