[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aabd7cdb-06d0-45a2-85a8-2d5c9079e693","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 41 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN DESA TINGKI DI WILAYAH KECAMATAN WALEA KEPULAUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 41 Tahun 2005","number","41","year","2005","published_date","2005-10-01","effective_date","2005-10-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","PEMBENTUKAN DESA TINGKI DI WILAYAH KECAMATAN WALEA KEPULAUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA TINGKI- PEMBENTUKAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 41, LD.2005/No.41,Seri D Nomor 40
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DESA TINGKI DI WILAYAH KECAMATAN WALEA KEPULAUAN\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan peningkatan jumlah Penduduk yang berimplikasi pada Peningkatan Pelayanan Pemerintahan perlu kiranya Pengembangan sistem Pelayanan Pemerintah ;\r\nbahwa pengembangan pelayanan Pemerintahan Desa perlu dilakukan dengan pembentukan Desa yang didahului dengan adanya persiapan;\r\nbahwa Desa persiapan yang telah dan dapat menjalankan Pemerintahan Desa dengan baik perlu ditetapkan menjadi Desa divinitif, setelah memperhatikan usul Desa Nomor 01 / KDG / II / 2004 Tertanggal 2 Februari 2004 Tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa divinitif.\r\nbahwa untuk maksud tersebut diatas sebagaimana yang tertuang dalam huruf a , b, dan c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;\r\n \n UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 5 Tahun 2001; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000; Kepmendagri No. 13-67 Tahun 2002;Perda Kabupaten Poso No. 8 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tojo Una-una No. 1 Tahun 2004 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Desa Tingki Di wilayah kecamatan walea kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama batas luas dan pembagian wilayah; Hak, kewenangan dan kewajiban. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2005. \n 4 Halaman, Penjelasan : 1 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (khususnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Desa Tingki di wilayah Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una. Pembentukan desa ini didasari oleh peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan peningkatan pelayanan pemerintahan. Desa Tingki merupakan pemekaran dari Desa Kondongan, sehingga wilayah Desa Kondongan setelah pemekaran hanya terdiri dari Dusun Kondongan.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Desa Tingki bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, serta untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Desa: Desa Persiapan Tingki dibentuk menjadi Desa Tingki.
Wilayah dan Batas: Menetapkan batas-batas wilayah Desa Tingki, yang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Katogop, sebelah timur berbatasan dengan Desa Katogop, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kondongan. Luas wilayah Desa Tingki adalah ± 7,6 Km².
Pembagian Wilayah: Desa Tingki terdiri dari Dusun Tingki.
Hak dan Kewenangan: Dengan terbentuknya Desa Tingki, penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi hak dan kewenangan Pemerintahan Desa Tingki. Pemerintah Desa Tingki memiliki kewajiban untuk selalu mementingkan dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TOJO UNA-UNA REGENCY
NUMBER 41 YEAR 2005 SERIES D NUMBER 40

REGIONAL REGULATION
NUMBER: 41 YEAR 2005
CONCERNING
THE FORMATION OF TINGKI VILLAGE
IN THE WALEA KEPULAUAN SUB-DISTRICT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TOJO UNA-UNA

\n\n \n \n

Considering:

that with the increase in population which has implications for the Improvement of Government Services, it is necessary to develop a Government Service system;
that the development of Village Government services needs to be carried out by forming a Village preceded by preparation;
that the preparatory Village that has and can carry out Village Government well needs to be designated as a definitive Village, after considering the Village proposal Number 01 / KDG / II / 2004 Dated February 2, 2004 Concerning the Formation of a Preparatory Village into a definitive Village.
that for the above purposes as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aabd7cdb-06d0-45a2-85a8-2d5c9079e693","actionData","errors"]