[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aabbb8a1-3d75-4c83-9434-4e48147fc680","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang PENANAMAN MODAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","PENANAMAN MODAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8, TLD NO.55
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:	\n \n Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja; untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu menciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada para penanam modal; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan \r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat \r\n5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa \r\n6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan \r\n7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial \r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal \r\n9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik \r\n11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik \r\n12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.\r\n \n MENGATUR TENTANG PENANAMAN MODAL \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015. \n 66 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan daya saing usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanaman modal, meliputi kebijakan dasar penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) dan kebijakan penanaman modal skala daerah. Kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam RUPMD yang memperhatikan tujuh arah kebijakan, termasuk perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan pariwisata, penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment), pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, dan promosi penanaman modal.

\n\n

Kebijakan penanaman modal skala daerah meliputi perencanaan, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal. Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal mencakup jenis bidang usaha, penanam modal, bentuk badan usaha, perizinan dan non perizinan, jangka waktu penanaman modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, lokasi penanaman modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang kerjasama daerah dengan penanam modal, jenis bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal, prioritas bidang usaha, bentuk penanam modal dalam negeri dan asing, perizinan penanaman modal, hak dan kewajiban penanam modal, tanggung jawab sosial perusahaan, penetapan lokasi penanaman modal, penyelenggaraan PTSP, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, serta penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n

peringatan tertulis;

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAJO
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
ABOUT

INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that investment is one of the driving factors of the regional economy, financing of regional development and job creation;
that to increase investment in order to support development, it is necessary to create a condition that guarantees ease of licensing and non-licensing services to investors;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Investment.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959, concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aabbb8a1-3d75-4c83-9434-4e48147fc680","actionData","errors"]