[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aaba868a-540d-40e6-b541-bde7772946f0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-08-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk\r\nMasyarakat Miskin. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 16 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2013; PP Nomor 12 Tahun 2017; PermenkumHAM Nomor 22 Tahun 2013; Perda Kab. HSS Nomor 13 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, yang memuat Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum; Larangan; Pendanaan; Sanksi Administrasi; Sanksi Pidana; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi, yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara. Bantuan hukum litigasi mencakup menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Bantuan hukum non-litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum, investigasi perkara, drafting dokumen hukum, pemberdayaan masyarakat, mediasi, dan/atau negosiasi.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma hingga masalahnya tuntas, serta informasi dan dokumen terkait pelaksanaan bantuan hukum. Penerima bantuan hukum wajib mengajukan permohonan, menyampaikan informasi yang benar, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan pendanaan dan perlindungan hukum, serta wajib merahasiakan informasi penerima bantuan hukum dan memberikan layanan sesuai prinsip pelayanan publik.

Selain itu, diatur pula tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, yang meliputi syarat-syarat permohonan dan proses pengajuan kepada pemberi bantuan hukum atau melalui Bagian Hukum. Pembiayaan bantuan hukum dibebankan kepada APBD, dan pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 menyebabkan permohonan bantuan hukum ditolak.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 dapat menyebabkan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dibatalkan sepihak.\n3. Apabila pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemberi bantuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerjasama dapat dibatalkan sepihak. Segala bantuan pemerintah daerah harus dikembalikan dan kerugian menjadi beban pemberi bantuan hukum.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
on
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation on Legal Aid for Poor Communities;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 on the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 72, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1820);
Law Number 16 of 2011 on Legal Aid (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aaba868a-540d-40e6-b541-bde7772946f0","actionData","errors"]