[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aaa8ed0f-df44-4f1a-aef1-1ca034ff234b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD 2011/19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menggantikan peraturan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek sosial, dan keadilan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di RSUD, dengan pengecualian seperti pelayanan pendaftaran, bakti sosial, masyarakat miskin dengan Jamkesda, kejadian luar biasa, pasien demam berdarah tanpa komplikasi kelas III, korban bencana alam, medikolegal KDRT, dan pelayanan oleh Pemerintah/BUMN/BUMD/swasta.\n- Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD.\n- Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.\n- Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis sarana, pelayanan, frekuensi, jumlah hari rawat, dan akomodasi.\n- Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis sarana (fasilitas RS dan perbekalan kesehatan), jenis pelayanan (rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, kamar operasi, kamar bersalin, penunjang medis, farmasi, ruang khusus, pemulasaran jenazah), frekuensi pelayanan, jumlah hari rawat, dan akomodasi.\n- Tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari tarif rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, kamar operasi, kamar bersalin, penunjang medis, farmasi, ruang khusus, dan pemulasaran jenazah. Tarif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. Tindakan segera (cito) dikenakan tarif 1,25x tarif normal.\n- Retribusi dipungut di wilayah Kota Depok tempat pelayanan diberikan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, dll.).","transitional_provisions","1. Penerapan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Sebelum penerapan retribusi daerah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah masih tetap berlaku.\n3. Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih tetap berlaku sebelum ada peraturan penggantinya.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari Retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DEPOK CITY REGIONAL GAZETTE
NUMBER 19
YEAR 2011

DEPOK CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 19 OF 2011
CONCERNING
HEALTH SERVICE RETRIBUTION AT THE REGIONAL GENERAL HOSPITAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

Considering:

that the health service retribution at the Depok City Regional General Hospital has been stipulated by Depok City Regional Regulation Number 04 of 2008;
that in connection with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation as referred to in letter a, needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to re-establish a Regional Regulation concerning Health Service Retribution at the Regional General Hospital;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 72, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aaa8ed0f-df44-4f1a-aef1-1ca034ff234b","actionData","errors"]