[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa9aa2c5-c907-421a-8258-d405fbf34b06","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR BANTEN TBK DAN PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-12-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR BANTEN TBK DAN PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan - modal - pemerintah - daerah - pada - pt - bank - pembangunan - daerah - jabar - banten - tbk - dan - pt - lembaga - keuangan - mikro - bogor
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2017/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR BANTEN TBK DAN PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka peningkatan laba usaha Pemkab Bogor dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, Tbk Dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2015 pemenuhan komposisi saham Kab. Bogor sebesar 60% sampai dengan Tahun Anggaran 2016 belum terpenuhi maka perlu membentuk Perda tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten, Tbk. dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Perda Prov Jabar No. 10 Tahun 2009; Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Bagian Laba Usaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017. \n 7 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten, Tbk. dan PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan laba usaha Pemerintah Kabupaten Bogor dari PT. Bank Jabar Banten, Tbk. dan untuk memenuhi komposisi saham Kabupaten Bogor pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015.

Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan kedua perusahaan, mempertahankan eksistensi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 35.325.000.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang merupakan penambahan dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya. Rinciannya adalah Rp. 19.625.000.000,00 untuk PT. Bank Jabar Banten, Tbk. dan Rp. 15.700.000.000,00 untuk PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor. Anggaran penyertaan modal ini dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari kedua perusahaan, yang menjadi kewajiban kedua perusahaan. Sebaliknya, kedua perusahaan berhak menerima penyertaan modal, yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Kedua perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan kondisi ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan tahunan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian laba usaha dapat berupa bagian laba untuk Daerah atau dividen pemegang saham, dengan nilai mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan badan usaha milik daerah yang bersangkutan. Nilai bagian laba usaha ini dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kedua perusahaan, dibantu oleh Sekretaris Daerah dan perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOGOR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
ABOUT
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION
IN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR BANTEN, Tbk. AND
PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase the business profit of the Bogor
Regency Government from PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat and Banten, Tbk. it is necessary to increase the
regional capital participation in PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
and Banten, Tbk.;
that based on the provisions of Article 13 and Article 18 of the
Regional Regulation of West Java Province Number 7 of 2015 concerning
Changes in the Legal Form of Regional Companies
Sub-district Credit Resulting from Consolidation or Merger into
Limited Liability Microfinance Institutions, fulfillment of
Bogor Regency's share composition of 60% (sixty
perc

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa9aa2c5-c907-421a-8258-d405fbf34b06","actionData","errors"]