[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa96defb-9a95-4c83-ad62-6a09a5b65eca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 7 Tahun 2005","number","7","year","2005","published_date","2005-02-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai\r\nPendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pajak\r\nPenerangan Jalan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud\r\nperlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanan \r\n2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\n 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawasi selatan \r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom \r\n 8. Peranturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah \r\n9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daearah;\r\n 10. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Luwu Timur. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek Pajak: Setiap penggunaan tenaga listrik, baik dari PLN maupun bukan PLN, dikenakan pajak. Pengecualian diberikan untuk penggunaan oleh instalasi pemerintah pusat dan daerah, kedutaan/konsulat, lembaga internasional (dengan asas timbal balik), penggunaan listrik bukan PLN dengan kapasitas tertentu tanpa izin teknis, serta tempat ibadah dan bangunan sosial seperti panti asuhan.
Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik adalah subjek pajak. Wajib pajak adalah pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.
Dasar Pengenaan Pajak: Nilai jual tenaga listrik menjadi dasar pengenaan pajak. Untuk listrik dari PLN, nilai jual adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah biaya pemakaian kWh. Untuk listrik bukan PLN, nilai jual ditetapkan berdasarkan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kabupaten.
Tarif Pajak: Tarif pajak bervariasi, yaitu 10% untuk penggunaan listrik dari PLN (baik untuk industri maupun non-industri), 5% untuk penggunaan listrik bukan dari PLN untuk non-industri, dan 10% untuk penggunaan listrik bukan dari PLN untuk industri.
Tata Cara Pemungutan: Pajak dipungut di wilayah kabupaten. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak wajib mengisi Surat Permintaan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyampaikannya kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak: Berdasarkan SPTPD, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Jika SKPD tidak atau kurang dibayar setelah 30 hari, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER: 7 YEAR 2005
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

That in the context of Regional Tax Collection as Original Regional Income, it is necessary to regulate Street Lighting Tax within the Luwu Timur Regency area.
That to implement the provisions as referred to in letter a above, it needs to be stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 78, Supplement to the State Gazette Number 3209);
Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 41, Supplement to the State Gazette Number 3686) as amended by Law Number 34 of 2000 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 246,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa96defb-9a95-4c83-ad62-6a09a5b65eca","actionData","errors"]