[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa9220c7-826c-4685-8a85-ab7a3c138de9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2002","number","19","year","2002","published_date","2002-11-18","effective_date","2002-11-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Hotel
2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, LD.2002/NO.37
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n bahwa memperhatikan Undang-undang Nomor 34 \r\nTahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel Dan Restoran yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33-557 tanggal 20 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 6 tanggal 27 Juli 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu \r\ndiatur dan ditetapkan dengan Peraturan Oaerah \r\nKabupaten Semarang tentang Pajak Hotel ;\r\n \n dasar hukum Perda ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun \r\n1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang Nomor 5 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 \r\nTahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001 \n materi pokok yang diatur dalam Perda ini adalah Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan kewenangan Pemungutan Pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara penghitungan pajak dan cara pengenaan pajak, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penghitungan dan penetapan pajak, tata cara penyetoran pajak, tata cara penagihan, tata cara keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, dan penghapusan pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga pajak, kadaluwarsa, pelaksanaan serta pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel Dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 12 Seri A Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang pajak yang dipungut atas setiap pemberian pelayanan di hotel. Obyek pajak meliputi fasilitas penginapan, pelayanan penunjang, fasilitas olah raga dan hiburan khusus tamu hotel, serta jasa persewaan ruangan untuk kegiatan di hotel. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel.

\n\n

Beberapa ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewajiban pengusaha hotel untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
Kewajiban melaporkan data pendapatan dan pajak setiap bulan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).
Tata cara penghitungan dan penetapan pajak, penyetoran pajak, serta penagihan pajak.
Ketentuan mengenai pengajuan keberatan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
Ketentuan mengenai pembetulan, pembatalan, dan penghapusan pajak.
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (2) dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY
YEAR 2002 NUMBER 37

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 19 OF 2002
CONCERNING
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that considering Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and Government Regulation Number 65 of 2001 concerning Regional Taxes, the Regional Regulation of Semarang Regency Level II Number 20 of 1997 concerning Hotel and Restaurant Tax which was ratified by the Decree of the Minister of Home Affairs Number 973.33-557 dated July 20, 1998 and promulgated in the Regional Gazette of Semarang Regency Level II Year 1998 Number 13 Series A Number 6 dated July 27, 1998 is deemed no longer appropriate, therefore it needs to be reviewed;
that in connection with the above, it is necessary to regulate and stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa9220c7-826c-4685-8a85-ab7a3c138de9","actionData","errors"]