[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa8d2b10-1a53-4fa2-906e-ad1acff7f9bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 Tahun 2017","number","65/POJK.04/2017","year","2017","published_date","2017-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 65/POJK.04/2017, LN.2017/NO.286, TLN NO.6154, Jdih.ojk.go.id: 61 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-47/PM/1997 tentang Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), beserta Peraturan Nomor VI.A.2 yang merupakan lampirannya.\n2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-50/PM/1997 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), beserta Peraturan Nomor IX.C.9 yang merupakan lampirannya.\n3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-51/PM/1997 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), beserta Peraturan Nomor IX.C.10 yang merupakan lampirannya.\n4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-178/BL/2008 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), beserta Peraturan Nomor V.G.5 yang merupakan lampirannya.\n5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-493/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), beserta Peraturan Nomor IX.K.1 yang merupakan lampirannya.\n6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5624).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang pedoman penerbitan dan pelaporan Efek Beragun Aset (EBA) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan sekuritisasi aset keuangan sebagai sarana pembiayaan melalui pasar modal dan untuk meningkatkan pengawasan atas kegiatan sekuritisasi dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan masyarakat serta mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Aset keuangan yang dapat menjadi portofolio investasi KIK-EBA, termasuk tagihan dari surat berharga komersial, kartu kredit, kredit, Efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit, arus kas atau pendapatan di masa mendatang, dan aset keuangan setara.\n2. Persyaratan aset keuangan dalam portofolio investasi KIK-EBA, seperti harus memiliki atau menghasilkan arus kas, dimiliki atau dikendalikan secara sah oleh Kreditur Awal (Originator), dan dapat dipindahtangankan secara bebas kepada KIK-EBA.\n3. Pedoman pembuatan KIK-EBA, yang wajib dibuat dalam bentuk akta notariil dan memuat informasi seperti nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian, jangka waktu KIK-EBA, hak pemegang EBA, ketentuan tentang pembubaran dan likuidasi KIK-EBA, dan penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.\n4. Ketentuan mengenai sertifikat EBA, penawaran EBA (melalui Penawaran Umum atau tidak), dan pedoman bentuk serta isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum EBA.\n5. Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian KIK-EBA, termasuk persyaratan pegawai yang berpengalaman, larangan afiliasi, tanggung jawab pengelolaan portofolio, dan kewajiban pelaporan.\n6. Kewajiban pelaporan KIK-EBA kepada pemegang EBA dan kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran.\n3. Selain sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
NUMBER 65/POJK.04/2017
ON
GUIDELINES FOR ISSUANCE AND REPORTING OF ASSET-BACKED SECURITIES
IN THE FORM OF COLLECTIVE INVESTMENT CONTRACT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)

Considering:	that in order to optimize the securitization of financial assets as a means of financing through the capital markets, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority Regulation regarding Guidelines for the Issuance and Reporting of Asset-Backed Securities in the Form of Collective Investment Contract;
In view of:	Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 Number 64, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3608); Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (FSA) (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa8d2b10-1a53-4fa2-906e-ad1acff7f9bf","actionData","errors"]